Otsus Plus Tidak Menjawab Persoalan Papua

NAPAS menggelar aksi di Jakarta kecam pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Foto: merdeka.com)

PAPUAN, Jakarta — Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Plus yang sedang digodok pemerintah pusat bersama Gubernur Provinsi Papua dirasa tidak akan menjawab persoalan dan permasalahan di tanah Papua.
“Saya nilai pemberiaan Otsus Plus tidak akan menjawab persoalan di tanah Papua, orang Papua hanya minta digelar dialog sebagai satu-satunya solusi damai,” ujar Syamsul Alam, staf Komisi Untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan, dalam sesi diskusi pembebasan Tahanan Politik Papua, di Kantor KontraS, Kamis (16/5/2013) kemarin.
Menurut Alam, pemberian Otsus Plus akan semakin memperpanjang persoalan Papua, sebab selama ini lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Papua tidak pernah bersinergi untuk membangun Papua sebagai tanah damai.
“Sudah lima perwakilan Papua dipilih saat digelar Konfrensi Perdamaian Papua di Jayapura, namun sampai saat ini pemerintah Jakarta belum menentukan perwakalin, Jakarta justru menjawab dengan pengiriman pasukan ke tanah Papua,” katanya.
Alam juga pesimis dialog Jakarta-Papua akan terlaksana bila tahanan politik tidak dibebaskan, situasi Papua semakin memburuk, dan sakit para Tapol tak pernah diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.
“Bebaskan Tapol, ciptakan situasi Papua yang kondusif, dan segera gelar dialog damai antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua, ini solusi yang paling baik,” ujarnya.
Zelly Ariane, kordinator National Papua Solidarity (NAPAS) menyatakan sejak 30 April 2013 hingga pertengahaan Mei, puluhan aktivis Papua yang menyatakan pandangannya dengan cara damai telah ditahan aparat keamanan Indonesia.
“Ada 29 orang yang ditahan aparat keamanan sejak tanggal 30 April 2013 hingga pertengaan bulan ini. Kami lihat ruang demokrasi di tanah Papua benar-benar ditutup oleh pemerintah, solidaritas perlu dibangun untuk terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah,” ujar Zelly.
Sementara itu, Peneas Lokbere, Kordinator Bersatu Untuk Keadilan (BUK) mengatakan, ada banyak tahanan politik di Papua yang tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, padahal ketika mereka ditahan tentu sudah harus menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Para Tapol sekedar perlu rokok, gula, atau sekedar pinang, tidak ada yang peduli dan perhatikan mereka selama ini. Saya dan beberapa kawan di Papua selalu membantu, dan mengkoridinir untuk perhatikan kebutuhan mereka secara sukarela,” kata Peneas.
Peneas juga dalam kesempatan tersebut mengharapkan solidaritas dari masyarakat Indonesia, komunitas internasional, dan masyarakat Papua secara khusus, sebab Tapol ditahan dan dipenjarakan karena memperjuangkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di tanah Papua.
Dalam diskusi tersbut, tampak hadiri juga perwakilan Direktur Jenderal Lembaga Permasyaraktan Nasional, mahasiswa Papua, wartawan, serta berbagai aktivis pro demokrasi di Jakarta.
Sekitar pukul 02.30 Wib, aksi demonstrasi di lanjutkan ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, untuk meminta Menteri Kordinator Bidang Politik dan HAM agar dapat membebaskan para Tapol/Napol di tanah Papua.

OKTOVIANUS POGAU
sum: http://suarapapua.com/