Ini Tuntutan Kabesma UNCEN Terkait Pembungkaman Demokrasi di Papua

Septi Meidoga, Ketua DPMF berorasi di depan Kampus Uncen baru (Foto: Arnold Belau/SP)

PAPUAN, Jayapura — Keluarga besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua untuk  membuka ruang demokrasi di tanah Papua.
“Kami minta Polisi hentikan berbagai alasan untuk menutup ruang demokrasi di tanah Papua, Kapolda Papua harus memberikan jaminan itu,” ujar Ketua DPMF, Septi Meidoga, kepada suarapapua.com, Kamis (23/5/2013).
Meidoga mengatakan, rakyat Papua menyesalkan tindakan Polda Papua beserta jajarannya yang selalu menangkap, menembak, hingga memenjarakan setiap aktivis yang melakukan aksi demonstrasi damai.
“Kami sebagai mahasiswa, tulang punggung masyarakat dan sebagai agen perubahan melakukan aksi mimbar bebas ini sebagai bentuk protes kami kepada aparat keamanan di tanah Papua,” kata Meidoga, yang juga memimpin aksi mimbar bebas di depan Kampus Uncen Baru, Jayapura, siang tadi.
Adapun yang menjadi tuntutan BEM Uncen dan DPMF adalah, pertama, mendesak Kapolda Papua untuk segera membuka ruang demokrasi di seluruh tanah Papua.
Kedua, mendesak pemerintah Indonesia agar segera bebaskan seluruh Tahanan Politik Papua dan Narapidana Politik di seluruh tanah Papua tanpa syarat.
Ketiga, mendesak pemerintah Indonesia agar segera mempertanggung jawabkan semua pelanggaran HAM di seluruh tanah Papua Barat yang dilakukan sejak tahun 1963 hingga tahun 2013.
Dan Keempat, meminta aparat TNI dan POLRI untuk berhenti menangkap aktivis HAM dan membunuh masyarakat pribumi Papua Barat tanpa alasan yang tidak jelas.
ARNOLD BELAU

Sum: http://suarapapua.com/