Ini 11 Tuntutan Kaukus Parlemen Papua Kepada Freeport Indonesia

Tim penyelamat memindahkan tumpukan batu dengan menggunakan tangan demi membantu upaya evakuasi pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tertimbun di bawah reruntuhan di fasilitas pelatihan Big Gossan, Papua. (Foto: Dok PTFI)

PAPUAN, Jayapura — Tragedi longsor yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia, pada 14 Mei 2013, di Big Gossan, mendapat tanggapan dari Wakil Rakyat Papua yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), atau yang lebih dikenal dengan Kaukus Parlemen Papua.
Dalam salinan surat yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Kaukus Parlemen Papua menyatakan telah melayangan surat terbuka ke Direktur PT Freeport Indonesia, di dalamnya terdapat 11 point penting yang harus dipenuhi Freeport Indonesia.
Pertama, Freeport diwajibkan untuk memperhatikan dan mengutamakan keselamatan kerja bagi para karyawan di lingkungan Freeport Indonesia.
Kedua, manejemen Freeport wajib memperhatikan tuntutan keryawan dalam hal perbaikan peningkatan kesejahteraan sebagaimana layaknya selama ini dituntut oeh karyawan.
Ketiga, manajemen Freeport segara memberikan santunan yang setimpal dengan kecelakaan yang dialami korban sebesar Rp.6 miliar kepada keluarga korban, tanpa meihat kriteria, hal ini seperti yang diatur dalam UU. No.13/2003 tanpa pertimbangan lamanya masa kerja keryawan.
Keempat, manejemen Freeport wajib menjamin masa depan anak-anak para korban yang telah gugur, sampai dengan mereka bisa bekerja dan mandiri.
Kelima, pemerintah Indonesia dan manejemen Freeport segera melakukan renegosiasi kontrak karya secara adil dan proposional, dengan melibatkan pihak pemerintah daerah Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota, termasuk masyarakat adat soal investasi saham untuk daerah.
Keenam, adalah sudah waktunya Freeport MacMoran Copper dan Gold Inc memberikan kepercayaan serta menunjuk putra dan putri Papua sebagai Presiden Freeport untuk memimpin perusahan raksasa tersebut di Tanah Papua, demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Ketujuh, Freeport segera melibatkan potensi masyarakat lokal sebanyak mungkin untuk digunakan sebagai tenaga security, agar mereka marasa memiliki dan ikut mengawasi sistem pengamanan operasioal Freeport.
Kedelapan, mendesak manejemen Freeport segera memindahkan kantor pusatnya yang ada di Jakarta ke wilayah Tanah Papua, agar semua urusan administrasi, pajak bangunan dan orang asing dipungut langsung di Papua, sehingga memberikan kontribusi peningkatan PAD bagi pemerintah Provinsi Papua.
Kesembilan, menolak dengan tegas Freeport memberlakukan sistem pengamanan dengan pola out sourching, tetapi lebih memberdayakan putra dan puteri Papua, sebagai security, agar mereka merasa memiliki keberdaan Freeport di Tanah Papua.
Kesepuluh, pemerintah Indonesia diminta segera melakukan investigasi secara mendalam dan penyelidikan terhadap penyebab runtuhnya terowonan big gossan dalam waktu dekat, dan sesingkat-singkatnya, selanjutnya diumumkan hasil investigaasi tersebut secara luas kepada masyarakat.
Sedangkan point kesebelas, manejemen Freeport harus sungguh-sungguh memperhatikan program-program sosial daam bentuk community development bagi masyarakat, terutama masyarakat adat pemilik hak ulayat di area penambangan Freeport.
Adapun anggota Kaukus Parlemen Papua Papua yang menandatangani surat tersebut tersebut adalah Diaz Gwijangge, Peggy Patrcia Patippi, Yorris Reweyai, Irene Manibuy, Ali Kastela, Wahidin Ismael, Ishak Mandacan, dan Jamaludin Jahar.
SEM MIRINO
 http://suarapapua.com