Otsus Dinilai Ciptakan Politik "Sepatu Lumpur"

Kader Partai Golkar, Fabianus Tebay. Foto: MS

Berita Terkait

 

 

Nabire, MAJALAH SELANGKAH -- Selama implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua di bidang politik dinilai justru menciptakan sistem politik "sepatu lumpur". Kader Partai Golongan Karya (Golkar) di Nabire Papua, Fabianus Tebay pada sebuah diskusi terbuka bertema "Otsus dan Demokrasi di Tanah Papua", sistem politik demikian tumbuh subur di tengah masyarakat Papua ulah pemekaran provinsi dan kabupaten yang membabi-buta di tanah Papua.

"Jakarta memberikan UU Otsus untuk menjawab tuntutan "M". Kita tahu Otsus itu tujuannya ada tiga, yaitu perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Tetapi, dia kasih hancur semua dengan politik sepatu lumpur. Dia injak sembarangan. Yang penting tujuan perjalanan dia tercapai. Hak-hak yang mestinya dilindungi dia injak semua. Makanya, kalau rakyat bilang Otsus Gagal, itu betul,"katanya.

"Sepatu lumpur itu dia tidak tahu duri ka, ular ka, batu kerikil ka, tumbuhan ka, ular ka yang penting kaki aman di dalam dan tujuan tercapai. Seperti itulah, Otsus tidak bicara soal pemekaran tetapi dia (Jakarta:red) mekarkan provinsi dan kabupaten hingga 38 kabupaten secara membabi buta. Padahal SDM belum siap. Lalu, dia datangkan semua orang luar. Dia pakai hukum rimba,"katanya.

Lebih parah lagi, katanya, sistem politik itu sekarang dipakai dalam pilkada di Papua. "Pilkada sekarang tidak pakai aturan. Siapa kuat, siapa punya uang, dia menang. Aturan diinjak-injak. Maksudnya, aturan tidak perlu lagi sehingga sering terjadi konflik. Potensi-potensi konflik masih ada,"tuturnya.

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin, Paskalis Butu, pada kesempatan itu mengatakan, politik sepatu lumpur itu terjadi dalam beberapa Pilkada di Papua. "Pilkada seharusnya menggunakan aturan-aturan Pilkada yang berlaku. KPU harus pakai aturan. Nilai-nilai demokrasi harus kedepankan. Jika tidak, konflik itu pasti saja terus terjadi. Apalagi, masyarakat kita ini masih dililit primordialisme,"katanya.

Mantan Ketua DPRD Nabire, Daniel Butu, di tempat yang sama berharap Pilkada di Papua ke depan menjadi ruang untuk melakukan pendidikan politik. "Kita belum terlambat. Momen Pilkada di Papua itu kita justu jadikan tempat membangun kedewasaan demokrasi.Walaupun, kita akui bahwa di daerah-daerah atau Negara yang sudah maju saja masih belajar demokrasi,"katanya. [GE/MS]