“Saya berharap untuk menjelaskan posisi kami terhadap subjek, yang kami tahu adalah salah satu yang sensitif buat Pemerintah Indonesia.” demikian disampaikan Dubes Inggris, Mark Canning melalui rilis persnya di laman facebook Kedubes Inggris, Sabtu (4/5).
Rilis pers ini diterbitkan oleh Kedubes Inggris berkaitan dengan rencana pemanggilan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah Inggris menyusul kabar pembukaan kantor perwakilan Papua Merdeka di kota Oxford, Inggris baru-baru ini.
“Seperti yang kami jelaskan kepada Duta Besar Indonesia Bapak Thayeb di London, Jumat (3/5) pandangan dari Dewan Oxford dan Bapak (Benny) Wenda, tidak harus dilihat sebagai cerminan Pemerintah Inggris. Dewan, seperti semua dewan di Inggris, bebas untuk mendukung apa pun. Mereka bukan bagian dari pemerintah. Mereka tidak diarahkan dengan cara apapun oleh pemerintah.” kata Canning dalam rilis pers itu.
Dubes Inggris juga menyampaikan bahwa pemerintah Inggris menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin menikmati kedamaian dan kemakmuran sebagai bagian Indonesia.
“Kami, bagaimanapun, berbagi sentimen yang diungkapkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pilay Jumat (3/5/13) ketika ia mengatakan bahwa ada kekhawatiran hak asasi manusia yang perlu ditangani. Saya tentu saja menyadari bahwa upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki ini, serta untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, dan kami sepenuhnya mendukung mereka. Kami tetap berhubungan dengan semua orang yang mencoba untuk bergerak maju Papua, termasuk Gubernur baru, yang saya temui minggu lalu.” kata Canning.
Sebelumnya, diberitakan oleh berbagai media, Kantor perwakilan Papua Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada 28 April lalu. Pembukaan kantor ini dihadiri Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. Andrew Smith dalam kesempatan tersebut, menegaskan kembali komitmennya untuk terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu. (Jubi/Victor Mambor)
No comments:
Post a Comment