Unjuk Rasa Mahasiswa Papua untuk “Negara Papua Barat”

Oleh: Solihin
BANDUNG,FOKUSJabar.com: Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (3/6). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Massa AMP berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung (Foto: Solihin)

Tidak hanya itu, mereka pun menuntut pemerintah segera menarik militer Indonesia dalam hal ini TNI-Polri Organik dan Non Organik dari seluruh tanah Papua dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (united nation), untuk segera mengakui kedaulatan Negara Papua Barat.

Massa dari Aliansi Mahasiswa Papua tengah memperlihatkan spanduk tuntutannya di depan Gedung Sate Bandung (3/6). (Foto: Solihin)

Koordinator aksi, Lince Waker menuturkan bahwa meski Indonesia berhasil menggagalkan berdirinya Negara Papua dan memaksakan Rakyat Papua bergabung dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), namun perjuangan mewujudkan terbentuknya sebuah negara Papua, tidak akan pernah surut.

Bahkan menurutnya, pergantian rezim pemerintahan mulai dari rezim militeristik Soeharto hingga rezim Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, tidak mampu meredam gejolak ‘perlawanan Rakyat Papua.
Selain itu, berbagai kebijakan Indonesia saat ini, seperti otonomi daerah khusus, pemekaran dan UP4B (unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat ), tak mampu meredam keinginan Rakyat Papua untuk mendirikan sebuah Negara.
“Bisa kita saksikan bagaimana ‘penguasa’ Indonesia dimasa reformasi saat ini tetap menggunakan militer sebagai ‘tameng’ untuk menghalau perlawanan rakyat Papua yang justru memicu sejumlah kasus kejahatan manusia bahkan berimbas pada hilangnya nyawa Rakyat Papua,” kata Lince di sela aksinya.
Tidak hanya itu, hingga saat ini pelbagai skenario dilakukan pemerintah Indonesia untuk ‘menghancurkan gerakan-gerakan ‘perlawanan’ Rakyat Papua. Bahkan parahnya lagi, dengan tidak adanya demokrasi bagi Rakyat Papua untuk berekpresi menyampaikan pendapat di muka umum.
Dia mencontohkan sejumlah aksi ‘brutal’ pernah terjadi pada peringatan hari Aneksasi 1 Mei 2013 di Soeong, Biak dan Timika, dimana tiga orang meninggal . Dengan begitu, jelaslah bahwa persoalan yang dihadapi Rakyat Papua saat ini, bukan persoalan kesejahteraan dan kesenjangan sosial atau bahkan ketidaksetaraan ekonomi.
“Yang menjadi dasar persoalan Rakyat Papua kali ini adalah indentitas sebagai sebuah Negara yang tidak bisa diselesaikan dengan berbagai kebijakan Negara Indonesia di Tanah Papua,” pungkasnya. (**)

Sumber: http://fokusjabar.com/