DOMMY SURABUT NILAI PEMBERIAN GRASI TAK MASUK AKAL

Dominikus Surabut (IST)

Jayapura, 2/6 (Jubi) -Dominikus Surabut, salah satu tahanan Politik Papua merdeka mengatakan rencana pemerintah Indonesia memberikan grasi terhadap dirinya dan teman-teman pada tahun 2013  sangat tidak masuk akal karena jauh dari definisi dari kata grasi.

Dominikus menilai, Grasi itu diberikan kepada orang yang bersalah dan mengakui kesalahannya secara tertulis kepada pihak otoritas berkuasa, dalam hal ini pemerintah Indonesia, bukan diberikan kepada orang yang tidak bersalah. “Kami tawanan politik Papua merdeka tidak pernah menyerah dan mengakui kesalahan terhadap pemerintah kolonial Indonesia karena kami tidak punya kesalahan kepada pemerintah Indonesia,” kata Dominikus  di LP Abepura, Kota Jayapura, Minggu (2/5).

Pria yang akrap dengan sapaan Dommy  ini balik menuding pemerintah Indonesialah yang bersalah. “Kami tahu pemerintah Indonesia yang bersalah, mencaplok, merampok tanah kami, menerima kami melalui aneksasi 1 Mei 1963, PEPERA 1969 dan kekerasan militer,” tegasnya.

Menurutnya, kekerasan militer itu telah  mengugurkan sejumlah orang Papua, para pendahulunya. Korban-korban itu telah melahirkan sejumlah anak kehilangan orang tua dan ibu-ibu kehilangan suami. “Banyak anak, ibu-ibu terlantar di atas tulang belulang dan pusara tak bernama serta rakyat Papua sekarang hidup tak ada kepastian masa depan,” tuturnya.

Nyawa, darah dan penderitaan itu telah menjadi tebusan perjuangan. “Kami sudah lerlanjut bayar dengan banyak nyawa, hanyalah hewan yang bisa melupakan sejarah masa lalunya yang kejam dan pahit itu,” ujar Dommy.

Karena itu, menurut Dommy, rencana pemerintah memberikan grasi ini tidak menghalangi perjuangannya. “Saya bebas dan atau tidak bebas dari tawanan penjara kolonial Indonesia tetap akan berjuang untuk Papua Merdeka,”tuturnya.

Sangat konyol, tidak manusiawi lagi, setelah bebas, menurut Dommy, pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan. “kami akan diberikan jabatan-jabatan dan fasilitas dalam pemerintahan Indonesia,”tuturnya “justru itu yang kami tolak.”

Menurut Dommy, pemberian grasi dengan tawaran kesejahteraan itu pelecehan terhadap harga diri orang Papua. “Bagi saya ini pelecehan terhadap nilai perjuangan dan ideologi pilihan nurani saya,” tuturnya.

Karena itu, lanjut dia, tidak ada pilihan lain, berjuang hingga titik pengakuan. “Apapun tawaran tidak terkecuali tawaran pengakuan kedaulatan bangsa Papua secara adil, damai dan demokratis oleh Pemerintah Kolonial Indonesia dan sekutunya,” ungkapnya. Pengakuan yang mesti dilakukan pemerintah Indonedia karena kehendak nurani orang Papua tidak bisa dibatasi.  “Saya tidak bisa paksakan jadi warga Negara Indonesia, saya tetap bangsa Papua rumpun melanesia, ras negroid, sebagai ciptaan yang mulia,” tuturnya.

Karena kehendak itulah, Dommy berkomitmen mempertahakan sikap politiknya. “Kami dipenjara kerana persoalan kebangsaan bukan persolan lain. Sampai kapanpun kami tetap akan mempertahankan kedaulatan dan otoritas Allah diatas tanah dan bangsa Papua.”

Untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan, kata dia, pada tanggal 27 Mei 2013, bersama 24 temannya menolak grasi. “Saya dengan teman-teman telah menyatakan sikap kepada pemerintah Kolonial Indonesia sebagai berikut. Pertama, Kami menolak rencana pemberian Grasi oleh Presiden Republik Indonesia. Kedua, Kami tidak butuh dibebaskan dari penjara, tetapi kami butuh dan tuntut bebaskan bangsa Papua dari penjajahan Negara kolonial pemerintah Republik Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Markus Haluk, Aktivis HAM Papua mengatakan pembebasan para tahan politik itu tidak menyelesaikan persoalan. “Mereka bebas atau tidak pasti ada yang bicara Papua merdeka, mengibarkan bendera Bintang Fajar,” tegasnya. Karena itu, Haluk menyarangkan penyelesaian masalah Papua melalui melalui mekanisme Perundingan. (Jubi/Mawel)

 http://tabloidjubi.com/