PNWP AKAN AKSI DAMAI DUKUNG PAPUA JADI ANGGOTA MSG

Buktar Tabuni bersama pimpinan KNPB saat di LP Abepura (Dok. Jubi)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua menyatakan pihaknya akan melakukan aksi damai pada Juni 2013 mendatang untuk mendukung Papua menjadi anggota Melanesia Spearhead Groups (MSG).

“PNWP menugaskan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada Rakyat Papua baik yang berada di luar negeri maupun yang ada di atas Tanah papua agar segera memobilisasi masa untuk mendukung proses pendaftaran Papua Barat sebagai anggota resmi MSG di Kota Noumea, Kaledonia Baru,” ungkap Buchtar Tabuni dalam release yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (22/5).

Saat Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda, hubungan antara Tanah Papua dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Markus W. Kaisiepo tiga kali memimpin delegasi Papua Barat mengikuti Konferensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia, hubungan ini pun akhirnya terputus.

“Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang menghasilkan Perjanjian Canbera 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai dengan perjanjian Canbera pada 6 Februari 1947 adalah mendirikan Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Commission) meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, mulai dari yang terletak di garis katulistiwa termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Tabuni menceritakan sedikit sejarah MSG dalam releasenya.

Komisi memilih ibukota Kaledonia Baru, jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan dimana komisi ini dibentuk saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka, masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris , Perancis dan Australia. Sejak itu, negara-negara ini rutin melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Wilayah Pasifik Selatan.

Konferensi I, 1950 di Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konferensi II, 1953 di Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Prancis. Konferensi III, 1956 di Suva, ibukota Fiji. Konfrensi IV, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi V, 1962 di Pago-pago ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.

“Untuk itu, di Papua harus dilakukan aksi damai, ibadah dan mimbar bebas di gereja atau lapangan terbuka pada 18 Juni 2013 mendatang,” demikian seruan Tabuni dalam releasenya.

Untuk Konferensi VI, 1965 direncanakan di Hollandia, sekarang Jayapura tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Jubi/Aprila Wayar)