AMP Surabaya Tuntut Buka Akses Jurnalis Asing untuk Papua

AMP komite kota Surabaya ketika menggelar Aksi damai. Foto: dok. MS.

Berita Terkait

 

Surabaya, MAJALAH SELANGKAH -- Sejumlah mahasiswa Papua yang berada di kota studi Surabaya menggelar aksi long march untuk menuntut pemerintah Indonesi membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua.

Aksi yang dikoordinir oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite Kota Surabaya, selain menuntut ruang demokrasi juga menuntut pembukaan terhadap akses media internasional ke Papua, Surabaya. Jawa Timur, Rabu  (15/05/2013).

Aksi damai yang dimulai sejak pukul 10:30 WIB, diawali dari depan Hotel Santika jalan Pandegiling, Surabaya dan seanjutnya melakukan long march sepanjang jalan Raya Darmo, Urip Sumoharjo, jalan Tunjungan hingga berakhir di jalan gubernur Suryo tepatnya di depan gedung Grahadi.

Pantauan media ini, Massa aksi membentangkan poster dan membentangkan spanduk dengan ukuran 2X4 M, ada juga yang membawa poster-poster korban pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua.

Terdengar massa aksi menuntut agar pemerintah Indonesia segerah membuka akses media internasional ke Papua dan menuntut agar segera membuka ruang demokrasi bagi tanah Papua, karena sejauh ini pemerintah dinilai menutup mata atas semua pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.

Pemerintah Indonesia sedang menutup mata dengan kondisi Papua, padahal Bumi Cenderawasih sedang mengalami duka yang cukup mendalam, ujar koordinator aksi Yosua Tabuni, saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan di depan gedung grahadi.

Lanjut Tabuni, "Negara telah gagal memberikan kenyamanan terhadap masyarakat di Papua, dan menutup mata atas peanggaran-pelanggaran HAM sejak Papua dianeksasi kedalam wiayah NKRI," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut Tabuni akses media internasiona harus dibuka seluas-luasnya di Tanah Papua karena media internasiona ini akan berfungsi menyalurkan segala persolan yang terjadi di Papua kehadapan publik nasional maupun internasional. Ia pun meniai selama ini media-media lokal belum cukup mampu untuk hal ini.

"Pembubaran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo, dan keempat aktivis yang dilakukan oleh polisi beberapa hari lalu. Itu artinya, terdapat kegagalan negara dalam meindungi masyarakatnya dan juga negara melalui pihak keamanan (TNI/POLRI, red) sedang membatasi ruang demokrasi bagi orang Papua," tutur Tabuni.

Iapun menilai bahwa segala macam Program Pembangunan disegala bidang yang diluncurkan pemerintah di Tanah Papua selama ini, baik Otonomi Khusus, UP4B maupun program pembangunan lainnya tidak akan mampu menyelesaikan segala persolan yang selama ini terjadi di Tanah Papua.

Dari pantauan www.majalahselangkah.com, aksi ini berjalan dengan lancar hingga massa aksi membubarkan diri pada pukul 13:30 WIB. (Domin Douw/MS)