Aktivis HAM Papua, Yones Douw (kanan) dan Erens Rumbiak (kiri). Foto: Yermias
Hal itu dikatakan dua aktivis HAM itu di Kafe F-Tri Jalan Kusuma Bangsa Nabire Papua, Rabu, (08/05/13) mengamati
jumlah orang asli Papua yang mulai berkurang dan kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin tak menentu saat ini di Papua.
Kata
mereka, saat ini, orang Papua mulai habis
karena berbagai factor, antara lain karena kekerasan aparat, pelayanan
kesehatan yang buruk, gizi buruk, HIV, dan akibat lainnya. Sementara,
secara ekonomi dan sosial-budaya dan ekononi juga semakin terpuruk.
"Pemekaran itu
bicara soal penduduk. Penduduk orang asli Papua sudah habis. Kalau orang asli
Papua mulai habis, lalu ada yang urus pemekaran. Pertanyaannya, pemekaran untuk
siapa? Agenda yang paling penting dan mendasar di Papua saat ini adalah bicara
soal orang asli Papua yang mulai punah dan ekonomi yang terpinggirkan,kata aktivis HAM berusia 40 tahun, Yones Douw.
Kata dia,
wilayah-wilayah di Papua telah gagal selamatkan manusia asli Papua. "Kita
bicara bukti saat ini. Saya punya data, saat ini di wilayah pemakaran dalam
tiga suku, Mee, Moni dan Yeresiam 42 suku sudah punah dan 47 lainnya siap
punah. Mereka mati karena macam-macam akibat," katanya.
Siapa yang
tidak tahu. Orang-orang yang urus pemekaran ini telah belajar korupsi. Pemekaran
ini atasnamakan rakyat untuk membuka lahan korupsi baru. Orang yang kerja di
lapangan sudah tidak ada. Pemekaran itu proses percepat genosida. Pemekaran tidak
selamatkan orang Papua, uang tidak selamatkan orang Papua. Buktinya, kematian
justru lebih banyak di wilayah-wilayah pemekaran," tuturnya.
Lebih jauh
kata dia, orang-orang yang melakukan pemekaran ini otak-otanya sama. Pemekaran
ini proyek siapa? Siapa otaknya?,katanya bertanya.
Pada tempat
yang sama, Erens Rumbiak juga menanyakan pemekaran ini untuk apa dan untuk
siapa. "Pemekaran untuk apa dan untuk siapa? Kami mau data-datanya harus jelas,
dengan pemekaran, misalnya Provinsi Papua Tengah ini akan berdampak apa
terhadap orang asli Papua? Apakah setelah 5 tahun orang asli Papua akan lebih
baik?," kata dia.
"Hingga
belasan tahun Otonomi Khusus dan pemekaran sana-sini tetapi kenapa kematian dan
kemiskinan ini belum selesai. Kasih data kapan akan membaik? Apakah mereka
berani. Kita mau tahu pasti. Pemekaran itu pasti tapi siapa yang akan nikamati.
Sementara, kita belum proteksi, DPR, DAP, MRP lemah. Orang datang terus dari
luar," kata Erens.
"Bagi saya, orang Papua tidak banyak. Kalau
mau pemekaran lagi kasih data, 5 tahun
kemudian akan seperti apa? Pendidikannya bagaimana? Kesehatannya bagaimana?
Katanya ada berobat gratis, tetapi saya dituntut 12 juta saat istri
operasi dan akhirnya saya bayar 4 juta," kata
Aktivis HAM ELHAM prihatin.
Kata dia,
saat ia ke Biak, dirinya telah bicara juga di sana. "Saya bicara di Biak juga.
Pemekaran bisa tapi yang menikmati siapa? Di Biak Nunfor itu malah masyarakat
yang kumpul uang untuk urus pemekaran. Padahal saat pemekaran sudah jadi, nanti
masyarakat asli Papua hanya akan menjadi penonton saja," kata dia.
Untuk itu,
Erens dan Yones meminta para Bupati di tanah Papua dan dua Gubernur untuk
pikirkan baik-baik kondisi ini sebelum dilakukan pemekaran lagi.
"Para Bupati
dan dua Gubernur pikirkan ini baik. Kasihan orang asli Papua ini. Kabupaten dan
provinsi yang ada ini kalau dikelola dengan baik dan jujur bisa sejahterakan
orang asli Papua. Kan orang Papua tidak banyak kok, sementara uang sangat
banyak di Papua," kata mereka berharap. (MS)
No comments:
Post a Comment