tlhrc.house.gov
Seperti Release yang diterima www.majalahselangkah.com, sidang ini terbuka untuk anggota Kongres, staf Kongres, media massa dan masyarakat umum yag tertarik dengan HAM. "Sidang ini akan meninjau situasi hak asasi manusia di Indonesia dan kebijakan luar negeri AS dengan pandangan menuju pemilihan presiden dan parlemen di Indonesia pada tahun 2014 mendatang," tulisnya.
Octovianus Mote, Negosiator Perdamaian Papua diundang pada sidang ini untuk
memberikan kesaksian tentang kondisi Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Octovianus
Mote
diberikan waktu untuk bersaksi pada panel II.
"Kondisi HAM akan menjadi diskusi di Kongres AS. Saya akan memberikan kesaksian. Ini akan terbuka untuk
umum bagi mereka kebetulan berada di sekitar DC pada hari itu," kata Octovianus
Mote kepada www.majalahselangkah.com.
Mereka
yang akan berbicara pada sidang itu pada panel I adalah Deputi
Asisten Menteri Dan Baer, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja,
Departemen Luar Negeri AS dan
Susan Sutton, Direktur, Dinas
Kelautan Asia Tenggara, Departemen Luar Negeri AS.
Sementara
pada panel II John Sifton,
Direktur Advokasi Asia, Human Rights Watch,
T. Kumar, Direktur Advokasi
Internasional, Amnesty International USA, Sri Suparyati, Wakil Koordinator, Komisi untuk Orang
Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan Octovianus Mote, Universitas Yale Law School Fellow &
mantan wartawan Kompas.
Sidang ini digelar karena setelah reformasi Indonesia telah mengalami banyak perubahan di bidang HAM, termasuk desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah telah member kemajuan di berbagai bidang. Juga dianggap peran militer dalam urusan dalam negeri dan keamanan dalam negeri sudah membaik.
Sidang ini digelar karena setelah reformasi Indonesia telah mengalami banyak perubahan di bidang HAM, termasuk desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah telah member kemajuan di berbagai bidang. Juga dianggap peran militer dalam urusan dalam negeri dan keamanan dalam negeri sudah membaik.
Meskipun
begitu, Kongres Amerika Serikat menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan lebih
banyak kemajuan. Militer dan polisi Indonesia yang mempertahankan rasa
impunitas di beberapa bagian negara, terutama di Papua.
Dikatakan, kasus pembunuhan di luar hukum, penangkapan
sewenang-wenang dan penahanan banyak dilaporkan antara Juli 2011 dan Juni
2012 dan kekerasan
kebebasan berekspresi, terutama di daerah dengan
gerakan pro-kemerdekaan seperti di Papua saat meningkat. (MS)http://majalahselangkah.com/
No comments:
Post a Comment