“Hak
Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua”
Logo
AMP
|
1 Mei 1963 bagi rakyat Papua
merupakan awal pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Terjadinya penyerahan
kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB (UNTEA) kepada Indonesia melegitimasi
Indonesia untuk menempatkan militernya dalam jumlah besar di Papua Barat.
Sesuai perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962, Indonesia
ditugaskan untuk membangun sambil mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice
(Tindakan Pilih Bebas) atau Self Determination (Penentuan Nasib Sendiri).
Kenyataannya, upaya pengkondisian
Papua mulai dilakukan militer Indonesia sejak 1963 hingga 1969. Terbukti hasil
PEPERA dimenangkan oleh Indonesia, dengan keterlibatan 1.025 orang pemilih dari
800.000 orang Papua yang punya hak untuk memilih. Dua tahun sebelum PEPERA 1969
yaitu 1967 terjadi Kontrak Karya I Freeport Mc Moran Gold and Copper perusahaan
tambang emas dan tembaga milik Imperialis Amerika dengan rezim Orba Soeharto.
Kontrak ini dilakukan karena Indonesia yakin akan memenangkan PEPERA walaupun
dengan cara keji sekalipun, seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan
sekalipun.
Kehadiran Indonesia tidak serta
merta diterima oleh menghendaki kemerdekaan sebagai sebuah negara. Kenyataan
ini dibalas oleh Indonesia dengan berbagai operasi militer baik didaerah pesisir
Papua maupun daerah pegunungan Papua. Ratusan ribu rakyat Papua tewas akibat
kekejaman militer (TNI-Polri) Indonesia. Apalagi paska pemberlakuan Daerah
Operasi Militer (DOM) sejak 1977-1998.
Kekejaman militer (TNI-Polri)
Indonesia terus berlanjut hingga dewasa ini, pembunuhan terhadap Theis Eluay,
Mako Tabuni, Huber Mabel serta kasus Biak Berdarah, Abepura berdarah, Wamena
Berdarah dan kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan tidak tuntas
diselesaikan oleh Indonesia.
Berdasarkan kenyataan itu, dalam peringatan
50 Tahun Aneksasi Papua kedalam Indonesia, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut
kepada PBB dan Indonesia untuk segera;
1) Berikan
Kebebasan dan Hak Menentukan
Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua sebagai solusi Demokratis
2) Tarik
Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari seluruh Tanah Papua.
3) Hentikan
Eksploitasi dan Tutup seluruh perusahaan milik Kaum Imperialis ; Freeport, BP,
LNG Tangguh, Corindo, Medco dll
Demikian pernyataan sikap ini kami
buat sebagai bentuk perlawanan atas penjajahan, penindasan dan penghisapan oleh
Indonesia dan tuannya Imperialisme atas rakyat Papua.
ALIANSI MAHASISWA PAPUA [AMP]
Sumber : http://papuapost.com
No comments:
Post a Comment