Buka Kantor OPM, Papua Tidak Lantas Merdeka

Jayapura - Kantor Organisasi Papua Merdeka resmi dibuka di Oxford Inggris. Pemerintah berang dan memprotes pemerintah Inggris melalui Kedubesnya di Indonesia. Aktivis Pro Papua Merdeka menilai pemerintah Indonesia terlalu emosional menyikapi hadirnya kantor tersebut.    “Pemerintah Indonesia jangan terlalu emosional, mestinya menghargai hak demokrasi. Kecuali begitu kantor OPM berdiri,  kita langsung merdeka, itu yang luar biasa, jadi sepatutnya jangan terlalu berlebihan menanggapinya,”kata Ketua Parlemen Nasional Papua Barat Buchtar Tabuni saat ditemui, Senin 6 Mei. 
Lanjut Buchtar, peluncuran Kantor OPM di Oxford merupakan cerminan Inggris sangat mendukung demokrasi. “Inggris hormati sistem demokrasi serta menghargai penentuan nasib sendiri. Mereka juga menilai Indonesia belum melaksanakan  Perjanjian New York serta hukum Internasional, guna sebuah bangsa menentukan nasibnya sendiri melalui refrendum yakni  one man one vote,”tukasnya.

Buchtar mengungkapkan, Ketua Internasional Parlement West Papua Benny Wenda yang selama beberapa tahun ini berjuang untuk Papua Merdeka di Inggris, sudah memberitahukan rencana peluncuran kantor OPM di Oxford sebulan yang lalu.  “Satu bulan sebelumnya, tuan Benny  sudah sampaikan ke parlemen Papua akan ada peluncuran kantor OPM di Oxpord. Bahkan walikota setempat sangat mendukung dengan menjadi pembinanya,”ujar Buchtar. 
Ditambahkan, “Ini bentuk dukung terhadap perjuangan Papua Merdeka oleh pemerintah Inggris,”kilahnya.  Kantor OPM selain di Oxford juga sudah berdiri di Vanuatu di bagian Pasific. Bahkan, Buchtar Tabuni mengklaim, dalam waktu dekat akan juga di bukan kantor OPM di sejumlah negara. “Setelah Inggris, negara lain juga sudah bersedia membuka kantor OPM, mana saja negara itu sementara ini rahasia,”tandasnya.
Dengan adanya kantor OPM di sejumlah negara, kata Buchtar, perjuangan Papua Merdeka akan semakin gencar dan harapan itu kian terbuka lebar. “Tentu kantor di OPM diberbagai negara bisa kami anggap sebagai kedutaan kami, dan kampanye Papua Merdeka nantinya akan lebih efektif,”paparnya.

Negara Tak Usah Gusar
Sementara itu  DPR Papua meminta Negara untuk tidak langsung gusar, karena itu bukan jaminan Papua akan langsung merdeka.  “Mestinya negara jangan langsung kaget dengan pembukaan kantor OPM di Oxford, sebab dengan dibukanya kantor itu, bukan lantas Papua akan merdeka, jadi sebaiknya jangan ditanggapi secara berlebihan,’’ujar Sekretaris Komisi A DPR Papua Julius Miagoni, Senin 6 Mei.
Lanjut dia, sekalipun kantor itu di bukan di Oxford, bukan berarti itu itu jaminan dukungan pemerintah Inggris terhadap perjuangan Papua Merdeka. ‘’Inggris belum mendukung secara resmi perjuangan OPM, dukungan baru sebatas dari walikota Oxpord dan sejumlah pejabat setempat, jadi pemerintah sebiaknya jangan langsung panic atau kebakaran jenggot,’’paparnya.   Namun, kata Julius
Miagoni, langkah yang harus diambil pemerintah Indonesia segera melakukan evaluasi, untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang ada di Papua dan mencari solusinya, ‘’Jika pemerintah tidak segera menyikapinya dengan menuntaskan segala persoalan Papua, potensi gejolak yang besar akan semakin terbuka,’’singkatnya.
Ia juga meminta presiden RI untuk tidakpercaya dengan sejumlah masyarakat yang mengklaim sebagai tokoh dan mewakili warga Papua, lalu menjamin Papua bagian dari NKRI. ‘’Mereka ini yang kerap mencari muka dihadapan pemerintah RI lalu menyatakan NKRI harga mati, padahal mereka bukan mewakili rakyat Papua, jadi pemerintah jangan mudah percaya dengan orang seperti itu,’’imbuhnya.   Julius Miagoni mengatakan, solusi untuk penyelesaian masalah Papua hanya dengan dialog. “Pemerintah jangan pernah alergi dengan dialog, sebab hanya dialog yang bisa menuntaskan persoalan Papua,’’singkatnya. (jir/don/l03)