PAPUAN, Jayapura— Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni
mengatakan rakyat Papua Barat akan tetap melakukan aksi untuk
perjuangkan hak-hak politik bangsa Papua yang telah dimanipulasi oleh
Indonesia sejak 50 tahun silam.
“Walaupun tempat untuk menyampaikan
aspirasi kami tertutup, namum bagi kami tidak ada masalah, yang penting
ada sedikit ruang untuk kami sampaikan pendapat tentang hari aneksasi
bangsa Papua pada 1 mei 1963,” kata Tabuni, kepada suarapapua.com, ketika ditemui di Kampung Harapan, Sentani, Papua.
Ia menjelaskan, menyangkut tanggal 1 Mei,
PNWP dalam sidang tahunan ke-1, telah memutuskan dan menetapkan Papua
zona darurat, sebab situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua semakin
buruk.
Kemudian, lanjut Tabuni, PNWP juga bersedia
menjadi jembatan bagi pemerhati HAM dari luar, termasuk dari PBB untuk
melihat situasi Papua yang sebenarnya.
“Kami harapkan agar bangsa Papua tetap
tenang, karena kita bicara merdeka bukan karena jabatan, uang, termasuk
pembangunan dan kesejahteraan, namun itu adalah hak politik bangsa
Papua,” tegas mantan ketua umum KNPB ini.
Lanjut dia, pembangunan di tanah Papua
adalah hak pemerintah untuk melaksanakannya, tetapi hak politik bangsa
Papua tetap akan diperjuangkan melalui lembaga politik bangsa Papua
Barat yang telah terbentuk.
Sementara itu, Wakil Ketua PNWP, Harry
Ronsumbre menambahkan, PNWP akan tetap mendorong self determination
atau hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.
“Self determination untuk
penyelesaian status politik bangsa Papua Barat yang akan kami dorong
sampai di PBB, ini untuk menyelesaikan masalah politik bangsa Papua
secara menyeluruh,” ujar Ronsumbre menambahkan.
ARNOLD BELAU
sumber: suarapapua.com
No comments:
Post a Comment