Ketua PNWP: Kami Tetap Tuntut Self Determination

Ketua PNWP, Buctar Tabuni saat penyampaikan pandangannya pada Rapat Koordinasi Otsus. Foto: Ones

Berita Terkait

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni  mengatakan, Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI) silakan menjalankan kebijakan Otonomi Khusus, UP4B, dan Otonomi Khusus Plus dan lainya di Papua Barat. Rakyat Papua Barat akan terus menunutut Hak Penetuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang menjamin oleh Hukum Internasional.

Hal itu dikemukakan Bucthar seperti yang ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Khusus mengenai Otonomi Khusus bertema "Mewujudkan Papua Sejahtera, Adil, Demokratis, Aman, dan Damai" yang dilaksanakan Kementrian Koordinator Bidan Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kamis, (31/05/13) lalu  di hotel ASTON Jayapura, Papua lalu.  

"Silahkan saja NKRI jalakan kebijakan-kebijakan tapi kami Rakyat Papua Barat akan terus menunutut Hak Penetuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang dijamin oleh Hukum Internasional," katanya malam ini, Sabtu, (01/06/13) kepada majalahselangkah.com.  

Kata dia, Parlmen Nasional West Papua (PNWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tidak berurusan dengan kebijakan Pemerinta Indonesia yang diterapkan di West Papua. Sebab semua kebijakan itu kami angkap ilegal karena status politik West Papua dan Indonesia belum final.

"Ruang Demokrasi di Papua Barat terus menerus ditutupi dengan refresif militer seperti kita lihat selama ini. Rakyat Papua Barat melakukan demo damai untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetapi polisi selalu memblokade dan membubarkan paksa. Tapi, kami akan terus berjuang," katanya.

Kata Buctar, saat itu juga ia sampaikan kekesalannya atas kekerasan yang terjadi di Papua sejak tahun 1961-2013.

"Kami mengesalkan pembunuhan, pembantaian, penculikan, pemerkosaan, pengkapan yang terus menerus terjadi. Kami tidak ingin kekerasan terus menerus di Tanah Papua oleh sebab itu Pemerinta Republik Indonesia secara jentelmen membuka diri untuk Hak Penetuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua," kata Buctar.

Katanya, Rombongan Buctar lebih dulu meninggalkan pertemuan pada pukul 12.00 WIB. Padahal, dalam undangan acara berakhir pukul 16.00 WIT.

Saat ia dan rombongannya meninggalkan ruangan berpesan, "Saudara negara tetangga silakan menlanjutkan karna kami tidak urus masalah Otsus Plus dan UP4B. Kami ada urus  yang lebih penting lagi yaitu kemerdekan West Papua," kata Buctar ceritakan kembali.

Diketahui, Rapat Koordinasi turut mengundang Gubernur Provinsi Papua, pejabat  bidang terkait kebijakan Otsus, Kepala sekretariat UP4B, Deputih II/Polugri, Pangdam Cenderawasih, Kapolda Provinsi Papua , Kejaksaan Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Bupati Jayapura, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Rektor Uncen, Ketua BEM Uncen, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Prov Papua, Ketua Sinode Papua, Ketua Jaringan Damai Papua (JDP), Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ketua BPKP, Prov Papua, Ketua Barisan Merah Putih Prov Papua. (GE/MS)

 http://majalahselangkah.com/