Indonesia Segera Mengakui West Papua sebagai Negara Merdeka

Oleh: Abraham Goo

Masalah politik Papua sangat penting.  Masalah itu harus diketahui dan dibicarakan di tingkat nasional dan internasional. Perlu dikaji kembali sejarah status Indonesia di Papua. Mulai dari Pepera 1966, hingga pemekaran-pemekaran di Papua yang tidak terkontrol, pemberian otonomi khusus yang telah gagal, pemberian UP4B, dan sekarang otonomi khusus plus. Entah apalagi yang akan diberikan Pemerintah Indonesia.

Semua kebijakan pemerintah Indonesia yang diterapkan di Papua gagal total, mengapa demikian? Perlu mencari akar permasalahan yang memicu tidak terlaksananya kebijakan-kebijakan ini.

Dalam orasi pada demo damai  oleh aktivis dan pemerhati masalah Papua, mereka mengatakan bahwa Masalah Papua bukan masalah kesejahteraan, masalah Papua adalah masalah status politik, masalah yang ada akarnya. Sehingga harus diselesaikan secara mengakar.

Indonesia sangat keras kepala mempertahankan Papua dengan semboyan NKRI Harga mati, Di lain pihak, orang Papua pun tetap mempertahankan perjuangan dalam pembebasan Papua Barat  Papua Merdeka Harga Mati. Indonesia menunjukkan sikap anstisipasi terhadap berbagai tindakan orang Papua dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

Setelah kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Papua Barat di buka di Oxford Inggris. Pemerintah Indonesia mulai gencar membicarakan strategi-strategi dalam menghentikan langkah pergerakan ini.

Indonesia takut masalah Papua menjadi  pembicaraan negara-negara lain, karena jika status politik Indonesia atas Papua segera diketahui dunia dan mulai dibicarakan di banyak negara, terus diketahui akar permasalahan yang selama ini terjadi di Papua. Indonesia segera akan kehilangan Papua, maka Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang aneh, sebagai strategi dalam mengantisipasinya.

Salah satu strategi yang diterapkan Indonesia adalah dengan tidak merespon dan tidak membicarakan permasalahan-permasalahan, seperti pelanggaran HAM, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi terhadap orang Papua dan tanah Papua, di tingkat nasional Indonesia, maupun di tingkat Internasional, baik di siaran-siaran berita, media masa, dan lainnya.

Yang menjadi keseriusan Pemerintah Indonesia adalah terus mengontrol, jangan sampai permasalahan HAM Papua menjadi pembicaraan di negara-negara lain. Jika ada negara lain yang membicarakan permasalahan HAM Papua, Indonesia segera  membangun hubungan kerjasama bilateral.

Salah satu hubungan kerjasama aneh oleh pemerintah Indonesia adalah sepeti yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Pemerintah Papua Nugini baru-baru ini.

Hubungan kerjasama Indonesia Papua New Guinea ini dilakukan setelah West Papua mendapat dukungan untuk bergabung dalam Melanesia Spearhead Groups. Baca, http://majalahselangkah.com/content/indonesia-ingin-kerja-sama-dengan-png.

Di tingkat nasional Indonesia, pemerintah Indonesia menarik simpati dengan memberlakukan beberapa terobosan dalam bidang pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak Papua, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa untuk siswa-siswi Papua yang akan melajutkan pendidikan tinggi dalam negeri. Baca, http://majalahselangkah.com/content/600-siswa-papua-diberi-beasiswa-afirmasi.

Selain itu presiden Republik Indonesia (SBY) diberitakan telah perintahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mencari 40 orang anak asli Papua untuk disekolahkan sebagai pilot. Baca, http://majalahselangkah.com/content/perekrutan-40-pilot-papua-diminta-jangan-dipolitisir .

Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi masalah Papua tadi. Setelah Indonesia memberikan luka batin, trauma dan lainnya dalam sistem yang diberlakukan. Orang Papua sangat sulit untuk penyesuaian dalam Negara  Indonesia yang notabene adalah mayoritas Melayu, Islam, berbeda secara fisik, berbeda budaya, sehingga sering mendapatkan tindakan-tindakan diskriminasi, intimidasi, dan lainnya.

Papua dihadapkan pada dilema, walaupun orang Papua tahu bahwa sejarah Papua beda dengan sejarah orang Indonesia, walaupun Pepera 1966 yang berjalan dengan penuh kecurangan dan manipulasi, walaupun banyak tindakan pemusnahan etnik Melanesia West Papua terus dilancarkan.

Melalui beberapa orang Papua, Indonesia mencoba memberikan keyakinan dunia bahwa, Orang Papua masih menginginkan menjadi bagian dari NKRI, salah satunya adalah seperti yang terjadi baru-baru ini, saat delegasi Indonesia diundang di MSG. Baca,  http://politik.kompasiana.com/2013/06/19/status-papua-dalam-ri-paska-msg-570086.html.

Ini merupakan salah politik halus Indonesia. Dalam usaha-usaha untuk mempertahankan Papua dalam NKRI. Dari banyak aksi pemerintah Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan sepihaknya.

Indonesia harus bisa mungkin mengakui kedaulatan West Papua sebagai suatu bangsa Merdeka. Karena itulah yang menjadi keinginan Suku/Bangsa Papua yang mendiami pulau Nova guinea Barat, di Pasifik. 

 http://majalahselangkah.com

Stop segala klaim dan  manipulasi politik, segala bentuk pemusnahan, dan lainnya yang selama ini diberlakukan di Papua demi kepentingan ekonomi Indonesia dan antek-antekmu.

Kami adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk hidup di dunia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, di tanah kami, bebas menikmati alam kami, hidup harmonis dengan alam kami, di atas tanah kami,  West Papua, dalam temaran cahaya Bintang Kejora.

Penulis adalah salahsatu mahasiswa Papua.