Negara Gagal Selesaikan Kasus HAM di Papua

lustrasi penegakan HAM

Nabire —Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM menggelar Aksi Bisu di Nabire, Senin (10/12). Aksi ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan atau depan Taman Gisi menuju ke Kantor Bupati Nabire. Kemudian kembali lagi atau berakhir di depan Taman Gisi.

Penanggungjawab Aksi Bisu, Frans Tomoki mengatakan, aksi ini dimaksudkan untuk menuntut pemerintah Indonesia segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. “Sejak Papua dianeksasi ke dalam tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah terjadi banyak pelanggaran, di antaranya, pembantaian, penculikan, pembunuhan, penyiksaan pemerkosaan dan pemenjarahan terhadap rakyat Papua yang tidak berdosa dilegalkan dan labelisasi separatis. Sehingga, negara yang penuh demokrasi seperti Indonesia, segera tuntaskan dan bertanggung jawab atas semua kasus pelanggran HAM di tanah Papua, serta segera adili para pelakunya,” katanya.

Menurut Frans, berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM itu, dilakukan melalui beberapa operasi, seperti Operasi Sadar (1965-23 Maret 1966), Operasi Baratha Yudha (23 Maret 1966-1967), Operasi Wibawa (1967-1969), Operasi Pamungkas (1969-1971), pembantaian terhadap masyarakat Dani (1977), Operasi Koteka (1980-an), hingga berbagai operasi yang mewadahi penembakan-penembakan misterius di seluruh tanah Papua. “Dari sekian kasus penggaran HAM berat yang terjadi di tanah Papua, tidak ada satupun kasus yang pernah di selesaikan Negara Indonesia. Malah, negara melindungi para pelaku kekerasan tersebut,” kata Frans, jebolan Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang ini, di hadapan belasan massa aksi bisu, Senin (10/12).

Frans mengatakan, ekskalasi konflik meningkat dua tahun terakhir di seluruh tanah Papua, mulai dari pembunuhan misterius, penembakan dan penyiksaan di beberapa daerah, tapi pihak aparat keamanan tak mengungkapkan motif dan pelakunya. “Kondisi ini sangat membingunkan publik. Situasi ini sengaja diciptakan mendiskriditkan orang Papua sebagai pelaku kekerasan, agar dapat diarahkan konflik sosial-politik yang ada ke arah isu SARA antara warga pribumi dan non-pribumi. Contohnya dalam bulan November 2012, telah ditemukan sembilan mayat di Kabupaten Nabire, tapi pihak aparat belum temukan pelakunya,” katanya.

Lebih lanjut Frans memaparkan, sudah 51 tahun Papua di dalam NKRI, tapi pemerintahan Indonesia tak mampu memberdayakan rakyat Papua, malah rakyat Papua diberikan kebijakan yang sangat identik dengan militeristik, sehingga rakyat masih diintimidasi hingga sekarang. “Kekejaman kebijakan negara atas hak hidup rakyat Papua semakin sirna ditelang sang penguasa. Seakan-akan rakyat Papua tak memiliki hak hidup, karena telah dirampas rezim pemerintah,” katanya. (Jubi/Ones Madai)

Sumber :  tabloidjubi.com

 

FOTO-FOTO KORBAN KEKERASAN MILITER DI PAPUA  TERHADAP RAKYAT SIPIL