 |
|
Apotnalogolik Lokobal, dihukum
dengan
tuduhan aksi pembobolan gudang
senjata
KODIM Jayawijaya (Foto: http:
//www.papuansbehindbars.org)
|
PAPUAN, Jayapura — Menteri Kordinator Politik,
Hukum, dan HAM, Djoko Suyanto dimintai segera berkunjung ke Papua dan
Papua Barat, sekaligus bertemu dengan para tahanan politik/narapidana
politik Papua untuk mendapatkan fakta langsung atas kondisi yang dialami
para tahanan.
Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Elsham Papua, Ferdinan
Marisan, saat memberikan keterangan kepada pers, Selasa (16/4/2013)
siang tadi di Kantor Elsham, Abepura, Papua, dalam acara peluncuran situs www.papuansbehindbars.com yang di inisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua.
Selain itu, Marisan juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin
hak-hak Tapol/Napol terhadap akses kesehatan, pelayanan hukum, dan
hak-hak lainnya.
“Pemerintah Indonesia juga harus membebaskan para tahanan politik
yang berada di penjara-penjara Papua, dan segera memulai upaya dialog
damai dengan rakyat Papua,” tambah Marisan.
Sementara itu, Direktur Jaringan Kerja Perempuan Papua, Fince
Yarangga memberikan apresiasi atas diluncurkannya website Tapol/Napol,
sebab dapat menjadi sebuah pusat informasi bagi siapa saja yang ingin
mengetahui keberadaan Tapol/Napol di Papua.
“Ini juga menjadi strategi atau kampanye kami untuk melawan lupa.
Melalui website ini, kami ingin menunjukan bahwa banyak orang Papua yang
ditahan karena perjuangkan aspirasi politik mereka secara damai tanpa
kekerasan,” tegas mama Fince.
Sekedar diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan
HAM di tanah Papua terdiri dari lembaga-lembaga maupun perorangan,
yakni, Foker LSM Papua, KontraS, ALDP, Elsham, LBH Papua, KPKC Sinode
GKI, TIKI, AJI Papua, Baptis Voices, Sinode Kingmi Papua, Sinode Baptis
Papua, BUK, SKPKC Fransiskan Papua, Septer Manufandu, Gustaf Kawer, Cs,
Yan Christian Warinussy.
Sedangkan lembaga-lembaga nasional dan internasional, KontraS
Jakarta, National Papua Solidarity (Napas), dan tingkat internasional,
Tapol, Asian Human Rights Commission, East Timor and Indonesia Action
Network, West Papua Network, dan Faith-based Network on West Papua.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : suarapapua.com
No comments:
Post a Comment