Menkopolhukam Diminta Berkujung ke Papua Bertemu Tapol/Napol

Apotnalogolik Lokobal, dihukum dengan

tuduhan aksi pembobolan gudang senjata

KODIM Jayawijaya (Foto: http:

//www.papuansbehindbars.org)

PAPUAN, Jayapura — Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM, Djoko Suyanto dimintai segera berkunjung ke Papua dan Papua Barat, sekaligus bertemu dengan para tahanan politik/narapidana politik Papua untuk mendapatkan fakta langsung atas kondisi yang dialami para tahanan.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Elsham Papua, Ferdinan Marisan, saat memberikan keterangan kepada pers, Selasa (16/4/2013) siang tadi di Kantor Elsham, Abepura, Papua, dalam acara peluncuran situs www.papuansbehindbars.com yang di inisiasi oleh  Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di Tanah Papua.

Selain itu, Marisan juga mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin hak-hak Tapol/Napol terhadap akses kesehatan, pelayanan hukum, dan hak-hak lainnya.

“Pemerintah Indonesia juga harus membebaskan para tahanan politik yang berada di penjara-penjara Papua, dan segera memulai upaya dialog damai dengan rakyat Papua,” tambah Marisan.

Sementara itu, Direktur Jaringan Kerja Perempuan Papua, Fince Yarangga memberikan apresiasi atas diluncurkannya website Tapol/Napol, sebab dapat menjadi sebuah pusat informasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui keberadaan Tapol/Napol di Papua.

“Ini juga menjadi strategi atau kampanye kami untuk melawan lupa. Melalui website ini, kami ingin menunjukan bahwa banyak orang Papua yang ditahan karena perjuangkan aspirasi politik mereka secara damai tanpa kekerasan,” tegas mama Fince.

Sekedar diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegakan Hukum dan HAM di tanah Papua terdiri dari lembaga-lembaga maupun perorangan, yakni, Foker LSM Papua, KontraS, ALDP, Elsham, LBH Papua, KPKC Sinode GKI, TIKI, AJI Papua, Baptis Voices, Sinode Kingmi Papua, Sinode Baptis Papua, BUK, SKPKC Fransiskan Papua, Septer Manufandu, Gustaf Kawer, Cs, Yan Christian Warinussy.

Sedangkan lembaga-lembaga nasional dan internasional, KontraS Jakarta, National Papua Solidarity (Napas), dan tingkat internasional, Tapol, Asian Human Rights Commission, East Timor and Indonesia Action Network, West Papua Network, dan Faith-based Network on West Papua.

OKTOVIANUS POGAU

Sumber :  suarapapua.com