Jayapura – Sejumlah aktivis Papua mengecam
pelarangan perayaan 50 tahun Aneksasi Papua, 1 Mei 1963 – 1 Mei 2013.
Rencana unjuk rasa akbar yang sebelumnya akan digelar di Jayapura
terpaksa dibatalkan.
“Ini namanya pembungkaman terhadap demokrasi, ruang aspirasi telah
ditutup rapat-rapat,” kata Elias Petege, aktivis Papua, Jumat.
Pelarangan tersebut seperti dimuat surat kabar Bintang Papua, edisi
Kamis, 25 April 2013, dimana Gubernur Papua Lukas Enembe dengan tegas
menyatakan 1 Mei tak boleh dinodai dengan aksi demo.
“Gubernur meminta Kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja melakukan aksi,” kata Petege.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Papua juga dengan tegas menolak
mengeluarkan ijin dan akan membubarkan jika aksi tetap digelar.
“Pernyataan itu tidak mendasar dan bertentangan hukum serta Hak asasi
Manusia, pernyataan itu melanggar HAM,” ujarnya.
Ia mengatakan, kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat dan
berekspresi telah dijamin oleh konstitusi; UUD 1945 Pasal 28 e ayat 3
dan 28 i ayat 1. Juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Selain itu, diatur pula dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak
sipil dan politik yang mana Indonesia telah meratifikasinya menjadi UU
No 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik,” paparnya.
Oleh sebab itu, kata Petege, pemerintah wajib mendukung dan tidak melanggar ketentuan perundang undangan.
“Pelarangan memperingati 50 tahun pendudukan Indonesia merupakan
tindakan penyabaian, pengingkaran atas kewajiban Negara Indonesia dalam
melaksanaan hak asasi manusia,” ujarnya lagi.
Ia menyerukan agar pemerintah dan TNI/Polri membuka ruang demokrasi
bagi warga Papua untuk menyampaikan aspirasi. “Hentikan juga terror dan
pembatasan hak warga, dan kepada rakyat untuk bersatu memperingati hari
aneksasi dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain,”
pungkasnya. (JO/Jayapura)
Sumber : www.aldp-papua.com
No comments:
Post a Comment