Mulut Orang Papua Dijahit Jarum Senjata

 foto  ilustrasi

Setiap tahun, mulai dari bulan April 1963-2013, terjadi perdebatan atas Tanah Papua. Perdebatan itu masih berlanjut hingga kemarin (01/05-2013). Secara khusus orang mendengar, membaca dan mengkritisi eksistensi Tanah Papua pada akhir-akhir April, demi menyambut 01 Mei pada setiap tahunnya.

Juga akan terdengar ungkapan-ungkapan berlawanan antara Pemerintahan Indonesia dan Rakyat Bangsa Papua. Hal ini tidak terbatas pada suatu tempat tertentu sehingga boleh dikatakan di mana saja mereka berada.

Awalnya, sebelum 01 Mei 1963, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda memperebutkan Tanah Papua dengan menutupi mulut orang asli Papua. Ketika itu, Tanah Papua membisu tak berdaya akibat pemaksaan. Pendengaran orang Papua seakan ditutupi kentalnya kotoran telinga. Hanya beberapa orang dipaksakan sebagai pembawa aspirasi bagi seluruh orang Papua saat itu.

Hal ini dibenarkan seorang mantan guru di Wamena sebagai pelaku sejarah PEPERA yang dipaksakan. Merurut dia, orang yang hadir, hanya guru-guru dan tukang-tukang sehingga kemenangan PEPERA jelas-jelas mereka menangkan. Saat itu ketersediaan tukang dan guru orang asli Papua dapat dihitung lalu yang lain itu siapa-siapa?

Mulut mereka dijahit jarum senjata. Tangan mereka dilunakan dengan rokok sebungkus dll. Karenanya, kita ketahui bahwa keterwakilan hanyalah 1025 orang mewakili 800.000 jiwa lebih, total penduduk orang asli  Papua. Karena itu orang asli Papua menyebut Penentuan Pendapat Rakyat pada tahun 1969 itu cacat hukum dan moral. Saya meminjam kalimat, Selpius Bobii, Ketua Front PEPERA PB.

Hal yang sama terjadi pada April 2013, untuk menyambut 01 Mei 2013. Bahwa terdengar suara-suara orang asli Papua untuk mengespresikan pendapatnya di hadapan publik. Baik di media cetak, online, dan diskusi-diskusi publik dan tertutup hal ini diperbandingkan pula dengan negara demokrasi. Ekspresi secara bebas yang dibincangkan oleh kalangan masyarakat adalah long march dan demonstrasi. Dan itu sebenarnya sangat didukung oleh kekuatan hukum bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi.

Pendapat yang ingin orang Papua ekspresikan kali ini tidak lain yakni peng-aneksasi-an Bangsa, Tanah air dan Negara Papua Barat, buatan Belanda ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah bersaksi, tanggal 01 Mei 1963 adalah hari aneksasi atau awal penderitaan rakyat bangsa Papua  di Tanah leluhurnya. Itulah hal yang perlu diluruskan berawal dari aspirasi. Penerimaan aspirasi bukti penerimaan negara terhadap rakyatnya, apalagi negara berlebel demokrasi. Negara demokrasi mestinya siap menerima pahit-manisnya, enak-tidaknya

Ketika ditanya buktinya mana? Mari, silahkan membaca, buku: "Tindakan Pilihan Bebas", P. J. Drooglever. Seperti juga telah ditegaskan dalam "PERNYATAAN Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat Menyelang 50 Tahun Aneksasi Tanah Air, Bangsa dan Negara Papua ke dalam NKRI, 01 Mei 1963 - 01 Mei 2013, (Muye Voice, senin 29 April 2013)".

Terkait negara demokrasi itu seperti apa? Kita mesti mengetahui arti kata Demokrasi yang sebenarnya. Honoratus Pigai, seorang mahasiswa Papua menjelaskan, Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yang terdiri dari dua kata yaitu, demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Maka demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut,(Muye Voice).

Dengan mengetahui Pengertian Demokrasi dan Fakta kehidupan orang Papua, di Tanah Papua, sungguh disayangkan. Mulut orang Papua ditutupi secara paksa, tak bemartabat, secara biadap dan segala pembawaan negara demokrasi telah hilang dalam luasnya bumi Papua.

Bagi rakyat papua tidak berlaku lagi kata demokrasi, hukum negara demokrasi kian pudar, keyakinn bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi telah luntur warna aslinya. Orang papua sebagai bagian dari negaranya, terbukti tidak menjamin. Walau ada jaminan hanya karena mulut-mulut yang orang Papua ditutupi secara paksa. Senjata berlaku untuk penjahit mulut orang Papua. Lengkapnya peralatan negara hanya untuk menggunting aspirasi di negara demokrasi, kata Papua.

Keterpaksaan lunturnya makna demokrasi akibat menutup mulut, itu kita dapat temukan dalam beberapa judul tulisan berikut. Baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak orang Papua:

"Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua", "AMP Bandung Gelar Aksi Gugat Integrasi, 1 Mei",  Peringati Hari Aneksasi, AMP Koordinir Mahasiswa Papua Yogyakarta Turun Jalan", "Bintang Kejora Berkibar di Timika, 5 Orang Ditangkap", "1 Mei: Polisi Kerja Bakti di Makam Theys, KNPB Ibadah di Kampung Harapan", "KNPB Nabire Serukan Rakyat Tak Terhasut Agenda Penjajah dan Bangun Solidaritas", "Forkompas dan SMPP Mengutuk Aneksasi Papua ke NKRI", "1 Desember 1962, Awal Penindasan Kebebasan Ekspresi di Papua", "http://www.suarapembaruan.com/home/otk-menembak-mati-anggota-polsek-di-papua/34635", dan lainnya.

Ini hanya segelintir tulisan, masih banyak tulisan sebelumnya yang bernada ekpresif, pemaksaan dan akibat dari negara menutupi mulut orang Papua. Menutup mulut secara paksa oleh negara demokrasi di Tanah Papua, sangat disayangkan karena korban berjatuhan. Dengan demikian akan sia-sia mengatakan Papua bagian dari NKRI, selagi tidak mau lagi menjunjung tinggi atau melukai demokrasi.

Dari pada dikatakan melunturkan nilai demokrasi oleh yang punya demokrasi, marilah kita temukan akibat pemaksaan orang agar jangan bersuara di dalam negara demokrasi. Apa lagi Aparat TNI/POLRI menutup mulut secara paksa hingga menewaskan orang. Contohnya; dua orang di Sorong tewas ditembak, pemenjarahan 5 anggota KNPB di Timika, pemenjarahan dua anggota KNPB di Jayapura, OTK semakin subur dan lain sebagainya.

Kini saatnya mengoreksi dan mengakui kesalahan pergunakan kata "demokrasi" di Tanah Papua Barat, karena terbukti atas fakta-fakta dan akibatnya. Dengan itu,  mengatur negara demokrasi tanpa menutup mulut rakyat dan tanpa sembunyi muka di balik kata demoktasi. Akibat semuanya, ketidakpercayaan terhadap negara pun akan terbangun megah di bumi Papua.

Niko Wakei adalah Mahasiswa Papua, kuliah di Jayapura