JENAZAH KORBAN PENEMBAKAN DIEVAKUASI

Saturday, June 29, 2013

Ilustrasi Penembakan. (IST)

Jayapura, 27/6 (Jubi) – Dua jenazah korban penembakan di Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua yakni Letda Inf I Wayan Sukarta dan warga sipil Tono Hasanudin dievakuasi ke Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (27/6) sekitar pukul 10.30 WIT.

Dari informasi yang dihimpun tabloidjubi.com, jenazah dievakuasi dengan pesawat RPX PK-RPI. Dari Sentani kedua jenazah akan diberangkat menuju Makassar dan Jakarta dengan pesawat Lion Air. Rencananya jenazah Letda I Wayan Sukarta akan diterbangkan menuju Jakarta, sedangkan Tono Hasanudin dimakamkan di Makassar.

Sementara itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklaim pelaku penembakan adalah kelompok Goliat Tabuni atau yang biasa disebut GT. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya ketika dikonfirmasi mengatakan, informasi yang diperoleh pihaknya dari seorang saksi, pelaku penembakan itu adalah Goliat Tabuni Cs.

“GTatau Goliat Tabuni menghubungi saksi den menyampaikan pelakunya adalah dia bersama kelompoknya. Dugaan sementara GT ingin mengganggu proses pembangunan dan distribusi bahan makanan ke Puncak Jaya khususnya Distrik Illu karena korban Letda Infanteri I Wayan Sukarta bersama anak buahnya selama ini membantu mengamankan distribusi bama ke sana,” kata I Gede, Kamis (27/6).

Menurutnya, akibat kejadian tersebut pasokan bahan makanan ke Puncak Jaya terhambat karena lokasi kejadian merupakan satu-satunya jalur darat yang efektif dan mudah dilalui para sopir mengantarkan bama ke wilayah itu.

“Akibatnya ya pembangunan terhambat dan kebutuhan masyarakat akan sulit. Perekenomian akan macet dan harga-harga akan mahal. Ini akan menyengsarakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kependam XVII Cenderawasih, Kolonel Inf Jansen Simanjuntak mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus ini ke aparat kepolisian guna dilakukan penegakan hukum terhadap apara pelaku yang telah melakukan aksi menghilangkan nyawa orang lain dengan cara sadis.

“Saya kira saat ini kita tertib sipil. Pangdam pasti akan meminta untuk aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk menangkap pelakunya,” kata Jansen. (Jubi/Arjuna) 
Sumber:http://tabloidjubi.com

Continue Reading | comments

YUSAK PAKAGE: SECARA TIDAK LANGSUNG PAPUA DARURAT SIPIL

Saul Bomay dan Yusak Pakage. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 27/6 (Jubi) – Sekjen Tapol/Napol TPN/OPM, Yusak Pakage menilai sejak April 2012 lalu secara tidak langsung status Papua sudah menjadi darurat sipil.

“Kami mengikuti perkembangan keamanan di Papua sejak April 2012 lalu dan secara tidak langsung sudah darurat sipil yang diberlakukan SBY. Aspirasi Papua Merdeka di Papua dibungkam dengan tindakan tegas. Untuk merealisasikan itu, mereka menembak Mako Tabuni serta beberapa penembakan terjadi di Papua oleh pihak Polri. Mereka dipersenjatai untuk menghadapi masyarakat sipil yang bicara Papua Merdeka,” kata Yusak Pakage, Kamis (27/6).

Namun ia mengingatkan pemerintah Indonesia disisi lain rakyat Papua ditekan untuk bicara merdeka dan dihadapkan dengan senjata, namun dampak yang bisa terjadi jika aspirasi rakyat Papua terus ditekan.

“Tapi ada hal yang harus diingat, pertama kalau yang pegang senjata berhadapan dengan senjata apa akibatnya di Papua. Selain itu dengan sendirinya Papua akan jadi perhatian masyarakat internasional dan tindakan SBY mempermudah Papua lepas lebih cepat,” tegas Yusak Pakage,” ujarnya.

Yusak juga tak merasa menyesal dengan tidak adanya ijin dari Polda Papua kepada pihaknya berencana melakukan aksi perayaan peringatan 1 Juli di Taman Imbi, Kota Jayapura.

“Kami tidak menyesal dengan penolakan yang dilakukan Polda Papua. Itu hak mereka karena Polda Papua kan bawahan dari Polri dan Polri pasti dangar perintah dari SBY,” kata Yusak Pakage.

Hal sendana dikatakan, Juru Bicara Tapol/ Napol TPN/OPM, Saul Bomay. Menurutnya, memang saharusnya masyarakat diberikan kebebasan menyampaikan asipirasinya di depan umum. Namun jika Polda Papua tidak menerbitkan surat ijin tak masalah karena masih ada cara lain untuk terus memperjuangkan kebebasan bangsa Papua Barat.

“Mengapa ada Pepera 1969 dan 1 Juli serta perjanjian New York Anggreemen 1962 serta Otonomi atau Pepera jilid ke II tahun 2001, itu karena negara ditawarkan dua opsi yakni merdeka atau Otonomi khusus. Menanggapi surat Kapold yang tidak diterbitkannya Surat Ijin saya tidak menyesal. Itu hak Kapolda,” kata Saul Bomay.

Meski demikian menurutnya, dirinya juga punya hak kebebasan berdemokrasi, Hukum dan HAM menjamin itu. Termasuk hukum nasional dan internasional terlebih lagi dalam pembukaan UU Dasar 1945 dimana disitu mengatakan, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.

“Karena tidak dikeluarkannya ijin oleh Polda Papua, sebagai gantinya saya lebih menekankan kepada Indonesia agar membuka diri untuk berkompromi dengan Bangsa Papua Barat. Serta melibatkan negara ketiga dalam penyelesaian masalah Bangsa Papua Barat,” ujar Saul Bomay.(Jubi/Arjuna) 
sumber:http://tabloidjubi.com

Continue Reading | comments

Tuntut Pembayaran Gaji ke Perusahan, Brimob Aniyai Warga Sipil

Peta Kabupaten Nabire (Foto: ist)

PAPUAN, Nabire — Pada 26 Juni 2013, sekitar pukul 04.00 sore, Titus Money, pemilik hak ulayat tanah di Kampung Wami, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Papua, dianiyai tiga anggota Brimob Polda Papua.
Titus dipukul karena protes ke perusahaan kelapa sawit, PT. Nabire Baru, terkait keterlambatan pembayaran gajinya.
“Benar, adik saya dipukul dengan popor senjata di muka oleh tiga anggota Brimob Polda Papua. Bibirnya pecah dan darah-darah. Punggung belakang juga dipukul dengan popor senjata hingga badan biru-biru,” jelas kaka korban, Imanuel Money, saat menghubungi suarapapua.com, Jumat (28/6/2013) siang.
Sebelum dipukul, Imanuel mengaku, adiknya sempat ditangkap, kemudian kedua tanganya di borgol oleh ketiga anggota Brimob, kemudian melakukan pemukulan ke wajah adiknya berulang kali dengan popor senjata.
“Setelah ditangkap, aparat juga sempat mengeluarkan tembakan ke udara sebanyak delapan kali untuk mengakut-nakuti karyawan yang lain ada di sekitar perusahaan,” ujar Imanuel.
Diceritakan Imanuel, adiknya protes ke manager perusahaan PT. Nabire Baru yang investasi di bidang kelapa sawit, karena keterlambatan pembayaran gaji yang sudah sering ia alami, bersama karyawan lainnya tanpa alasan yang jelas.
“Peristiwa keterlambatan pembayaran gaji karyawan, termasuk adik saya sudah sering dilakukan perusahaan, namun tidak ada yang berani protes karena ada anggota Brimob dengan senjata mengamankan kepentingan perusahaan tersebut,” ujar Imanuel.
Untuk keperluan perawatan, Imanuel mengaku telah meminta adiknya untuk kembali ke Kota Nabire untuk berobat, namun pihak perusahaan tidak mengijinkan hal itu.
“Perusahan selama ini memang menyewa jasa pengamanan dari Brimob Polda Papua untuk mengamankan perusahaan PT Nabire Baru. Setahu kami, ada delapan orang anggota Brimob di perusahaah tersebut. Tiga orang anggota Brimob yang melakukan pemukulan adalah Sertu Eko, Serda Genta, dan Sertu Urbanus,” ujar Imanuel.
Terkait tindakan brutal anggota Brimob terhadap adiknya, Imanuel berharap, Kapolda Papua, Irjend (Pol) Tito Karnavian dan Kapolres Nabire, AKBP Bahara Marpaung dapat segera memproses secara hukum tiga anggota Brimob tersebut.
“Saya mewakili keluarga korban berharap Kapolda Papua dan Kapolres Nabire agar segera memproses ketiga anggota Brimob Polda Papua yang telah melakukan aksi pemukulan secara tidak manusiawi kepada adik kami karena hanya persoalan sepele,” harap Imanuel.
Kapolres Nabire, AKBP Bahara Marpaung, ketika dikonfirmasi suarapapua.com, membenarkan aksi pemukulan yang dilakukan anggota Brimob terhadap Titus Money, salah satu pekerja di PT Nabire Baru yang dalam keadaan mabuk mengancam dan memukul manager perusahaan.
“Saudara Titus Money dalam keadaan mabuk, mengancam dan memukul manager perusahaan. Anggota kami bermaksud mengamankan beliau, namun secara spontan beliau juga melakukan aksi tidak senonoh dengan meludahi salah satu anggota Brimob. Ini yang menimbulkan kemarahaan, dan membuat anggota bertindak keras untuk mengamankan Titus Money,” ujar Kapolres Nabire, saat dikonfirmasii suarapapua.com, siang, dari Nabire, Papua.
Jika ingin mengambil langkah-langkah hokum terhadap anggota yang telah melakukan aksi pemukulan terhadap Titus Monay, Kapolres mempersilakan keluarga korban membuat laporan Polisi, disertai dengan hasil visum dokter sebagai bukti penganiyaan.
“Saya persilakan keluarga buat laporan polisi untuk diproses hokum. Saya juga bersedia bertemu dengan keluarga korban besok, silakan datang ke Polres, saya tunggu,” ujar Kapolres Nabire.
Sekedar diketahui, PT. Nabire Baru, merupakan sebuah perusahaan yang berinvestasi dibidang  perkebunan, yakni, kelapa sawit. Ia beroperasi di Kampung Sima, Distrik Yaur, Nabire sejak tiga tahun lalu, dan merekrut warga sekitar untuk menjadi buruh dan pekerja dengan upah yang cukup rendah.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

DAP Seluruh Tanah Papua Akan Peringati 1 Juli

Friday, June 28, 2013

Tiap 1 Juli diperingati sebagai hari proklamasi kemerdekaan Papua Barat (Foto: ilustrasi)

PAPUAN, Jayapura— Elly Sirwa, Staf khusus Dewan Adat Papua (DAP) mengatakan bahawa pada tanggal 1 Juli 2013 mendatang, DAP yang ada di seluruh tanah Papua akan memperingati hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dideklarasiakan pada tanggal 1 Juli 1971.

“Kami mengingatkan kepada seluruh orang asli Papua agar tidak terprovokasi dengan perayaan peringatan hari berdirinya OPM pada 1 Juli 2013 mendatang,” ujar Sirwa, saat ditemui suarapapua.com, Kamis (27/6/2013).

Menurut Sirwa, perayaan 1 Juli merupakan bagian dari bentuk ekspresi dan mengingat kembali pada peristiwa 1 Juli 1971 yang merupakan hari bersejarah dalam sejarah orang asli Papua.

“Peringatan itu DAP akan rayakan dalam bentuk doa. Entah pihak keamanan akan terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau tidak, yang jelas DAP akan tetap melakukan peringatan. Tetapi jika dari organ lain yang ingin lakukan peringatan dalam bentuk demonstrasi atau apa itu, silahkan saja yang penting tidak bertentangan dengan aturan,” tuturnya.

Sirwa juga menjamin penuh bahwa pada tanggal 1 Juli, DAP tidak ada akan melakukan aksi pengibaran bendera bintang fajar. “Saya jamin tidak akan ada pengibaran bendera Bintang Fajar pada hari peringatan HUT OPM nanti,” tegasnya.

“Kami orang Papua itu orang yang bermartabat. Jadi kami DAP akan memperingati hari kebangkitan dan lahirnya OPM itu dengan cara yang bermartabat. Apapun resikonya itu tanggung jawab kami, sehingga mau tidak mau kami akan melakukan semuanya,” tegasnya lagi.

Pihaknya juga menilai pernyataan Kapolda Papua di beberapa media lokal, yang menyatakan akan menindak tegas oknum-oknum yang akan melakukan peringatan hari HUT OPM adalah pernyataan sepihak.

“Ini adalah bentuk pembungkaman ruang demokrasi. Entah aspirasi baik atau buruk yang ingin disampaikan oleh rakyat, aparat kepolisian harus ada sebagai pengaman jalannya penyampaian aspirasi itu. Bukan membungkam, menutup bahkan sampai membubarkan secara pakasa dengan peralatan perang dengan menurunkan ratusan aparat,” tambahnya.

Sekedar diketahui, tiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari lahirnya OPM. Saat itu, bertempat di Desa Waris, Numbay, Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat.

Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman, kekejaman, dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua hingga saat ini.

ARNOLD BELAU

Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Bobii: Jangan Ada Suara Sumbang Sambut Misi Menlu MSG

Selpius Bobi, salah tahanan politik Papua (Foto: Ist)

PAPUAN, Jayapura — Salah satu tahanan politik Papua, Selpius Bobii menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat untuk dapat bersatu menyambut misi para Menteri Luar Negeri Melanesia Spearhead Group (MSG), yang akan berkunjung ke Indonesia dan Papua dalam beberapa bulan kedepan.
“Hasil dari KTT MSG soal Papua sudah jelas, yakni menerima aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan menunda keanggotaan hingga kunjungan Misi Menlu MSG ke Jakarta dan Papua.
“Karena itu jangan ada suara sumbang diantara orang Papua, seperti pernyataan Jacob Rumbiak beberapa waktu lalu, walau Presiden Negera Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah mengirimkan surat dukungan kepada WPNCL, mari kita bersatu dan solid untuk sambut kedatangan mereka,” ujar Bobii, saat dihubungi suarapapua.com, via telepon seluler, Jumat (28/6/2013) siang.
Menurut Bobi, persatuan orang Papua sangat dibutuhkan agar point penyampaian kepada para menteri luar negeri MSG dapat segera merubah status WPNCL menjadi anggota penuh (full member) di MSG, dan persoalan Papua dapat dibicarakan secara serius di tingkat Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
“Saat ini kita belum tahu, apakah para menteri luar negeri MSG akan ke Jakarta saja, atau juga ke Jayapura, namun persiapan perlu dilakukan secara baik-baik untuk menyambut mereka,” tegas Bobii yang pernah dua kali dipenjarakan karena aktivitas politiknya.
Bobi juga mengusulkan agar ada pertemuaan internal atau semacam konsensus nasional bangsa Papua antara organ-organ politik dan individu di tanah Papua, dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Gereja-gerea di tanah Papua yang peduli pada penderitaan orang asli Papua.
“Tujuan pertemuaan internal antara orang Papua ada dua, pertama, agar terjadi rekonsiliasi antara organ dan individu orang Papua, dan kedua, agar ada kesepahaman pikiran dan pendapat agar keanggotaan WPNCL semakin diperjelas, dan yang paling penting agar hasil pertemuaan tersebut dapat mengawal hasil yang dicapai WPNCL,” ujar Bobii.
Terkait kunjungan para menteri luar negeri MSG ke Jakarta, Bobii juga berharap agar Negara-negara Melanesia tidak mengadaikan harga diri Melanesia dengan uang, apalagi membangun hubungan bilateral atau kerjasama dengan Indonesia.
“Harga diri Melanesia jangan dijual dengan uang, ini harus menjadi peringatan untuk para pimpinan MSG, Indonesia tentu akan melakukan berbagai upaya, namun ini harus menjadi komitmen Negara-negara Melanesia, bahwa bangsa Melanesia di Papua lebih penting dari Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bobii juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara, yakni Front Nasional Pembebasan Kanaky (FLNKS) yang telah mengundang secara resmi WPNCL untuk hadir dalam forum yang sangat penting tersebut.
“Juga kita patut panjatkan ucapan syukur kepada Allah bangsa Papua yang telah menolong sehingga ada kemajuan-kemajuan dalam diplomasi perjuangan Papua,” tutup Bobii.
Sekedar diketahui, Selpius Bobii adalah ketua umum Eknas Front Pepera PB (Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat). Sewaktu masih seorang mahasiswa Selpius ditangkap oleh otoritas karena keterlibatannya dalam demonstrasi terhadap Perusahaan tambang Amerika Serikat Freeport-McMoran pada tahun 2006.
Pada tanggal 7 Juli 2011, dia ikut berpartisipasi dalam penyusunan Deklarasi Perdamaian Papua, yang merupakan bagian dari ‘Dialog Jakarta–Papua’ yang difasilitasi oleh Dr Muridan Widjojo dan Dr Neles Tebay.
Dia lalu ikut berpastisipasi dalam penyelenggaraan Kongres Rakyat Papua III pada Oktober 2011 dan memegang peran utama dalam perencanaan kongres tersebut, yang berujung kepada penangkapannya atas tuduhan makar.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Pelaku Penembakan TNI di Puncak Jaya Dikejar

Sebuah helikopter yang membawa prajurit Kopassus TNI AD mendarat di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Senin (12/11/12). Foto: Antara

Berita Terkait

 

Puncak Jaya, Rabu, 26 Juni 2013, Kodam XVII Cendrawasih mengirim pasukan Batalyon Infantri (Yonif) 751 Raider ke Illu, Puncak Jaya, Papua untuk bergabung melakukan pengejaran terhadap kelompok Jendral Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Goliath Tabuni.

Diberitakan, Goliath Tabuni telah menyatakan bertanggungjawab  atas tertembaknya  Letnan Dua I Wayan Sukarta bersama Tono, sopirnya di Kampung Jigonikme, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua,  Selasa, (25/06/13) lalu.

Hingga berita ini ditulis, dikaporkan, TNI sedang melakukan pencarian dan siaga satu di Pincak Jaya. 

Diketahui,  Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Christian Zebua meminta agar pelaku penembakan di Puncak Jaya, Papua segera ditangkap. Pelaku itu harus diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pangdam meminta agar seluruh prajurit tidak patah semangat, dan tetap menjalankan tugas di Papua dengan baik serta melanjutkan perjuangan almarhum.

Pasca penembakan,  seperti dilangsir situs resmi TPN-PB, www.wplna.net, Goliat mengatakan jika terjadi pengejaran maka tidak untuk desa-desa warga sipil tetapi harus menghadapi TPN-PB.
"Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua," katanya.

Sopen Enumbe dari Puncak Jaya mengabarkan, masyarakat di sana berada dalam ketakutan. "Mereka dari Kampung Jigonikme dan pokoknya Distrik Ilu sudah lari sembunyi karena takut. Ada yang datang ke Mulia. Tapi, kami di Mulia saja takut karena banyak tentara datang di sini. Kami takut keluar," tuturnya. (GE/MS)

sumber: http://majalahselangkah.com

Continue Reading | comments

Anak Positf HIV/AIDS di Jawa Timur 'Akan Dikrim ke Papua'

Bocah perempuan berusia lima tahun, penderita HIV/AID di RSU Mardi Waluyo Kabupaten Blitar. Foto: Ist

  Seorang bocah perempuan berusia lima tahun, penderita HIV/AID di RSU Mardi Waluyo Kabupaten Blitar Jawa Timur direncanakan akan dikirim ke Papua.

Seperti dikutip sindonews.com, Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar Ngesti Utomo membenarkan adanya wacana membawa bocah HIV/Aids tersebut ke panti khusus yang berada di Papua, atau Bogor Jawa Barat. Namun semua itu masih dalam pertimbangan, mengingat kondisi kesehatan si bocah relatif mengkhawatirkan.

"Yang pasti kita akan memulihkan dulu kesehatanya. Karenanya, saat ini diberikan perawatan yang intensif. Kalau memang semuanya berjalan baik, baru dipertimbangkan langkah berikutnya membawa panti khusus penderita HIV/Aids di Jawa Barat atau Papua," ujarnya

Diberitakan, anak yang belum diketahui namanya itu diduga sengaja dibuang orang tuanya, di komplek Pasar Legi, Kota Blitar. Anak itu ditemukan di pasar tersebut dalam kondisi sakit dan lemas. 

Ia diketahui  positif mengidap HIV/AIDS setelah dibawa ke rumah sakit. (MS)

sumbber: http://majalahselangkah.com

Continue Reading | comments

Bakurebe Jadi Presiden West Papua

Thursday, June 27, 2013

Lamaran agar West Papua jadi anggota dalam pertemuan Melanesian Spearhead Group di New Caledonia (Foto: Ist).

Oleh: Filep Karma*
Rakyat West Papua dan kemerdekaannya, sekali lagi, jadi korban dan tertunda gara-gara para pemimpin politik dan perjuangan Papua bakurebe jadi “sa saja boleh.”
Sejak cita-cita kemerdekaan West Papua dikumandangkan tahun 1940an, sampai saat ini, kembali persoalan bakurebe berulang dan berulang lagi.
Sampai hati sekali para pemimpin politik Papua korbankan rakyatnya dan memberikan harapan-harapan palsu yang membungkus ambisi pribadi, yang mengatasnamakan penderitaan rakyat?
Yang berjuang karna mo jadi presiden, ato perdana menteri, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri dalam negeri, panglima TPN/OPM, pokok super tertinggi dan lain-lain jabatan atau mau dapa gelar: Bapak Papua atau Mama Papua. Bakurebe sebutan kepahlawanan yang membanggakan.
Saya ikhlas dan rela jika nama saya dilupakan dan dihapus, tidak ditulis dalam sejarah bangsa West Papua! Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh yang Maha Pencipta (Lukas 16:15c).
Sadarlah! Wahai para pemimpin perjuangan papua.
Bersatulah! Tanggalkan segala egomu!
Rakyat West Papua masih dijajah!
Bersatulah! Dan bersama berjuang dalam satu satu strategi bersama yang sinergis untuk membebaskan rakyat West Papua dari penjajahan, penindasan, perampasan, perampokan, pemerkosaan, pemiskinan, penghinaan, perlakuan diskriminasi ras, pemarginalan, pen-stereo-type-an , penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, penahanan tak sah, penyiksaan, penahanan tanpa pengadilan, penculikan, pembunuhan, pembunuhan tanpa jejak, genosida, dan segala bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah Indonesia!
Sejarah Papua mencatat cukup banyak kejadian bakurebe:

• 1940-an di Biak, Angganita Menufandu bakurebe pangaruh deng Birmor;
• 1950-an sampai 1961 di Hollandia, Markus Kaisiepo dan Nicolaas Jouwe bakurebe pangaruh di Dewan Papua (Nieuw Guinea Raad);
• 1962 sampai meninggalnya Markus Wonggor Kaisiepo, dorang dan Nicolaas Jouwe, bakurebe jadi “presiden” West Papua sementara mereka tinggal di Belanda;
• 1962 Group Serui Herman Wayoi bakurebe deng Group Biak Kaisiepo;
• 1972-1990 Seth Rumkoren dan Jacob Pray bakurebe jadi “presiden” dengan Michael Karet;
• 14-12-1988 Dr. Thomas Wanggai bakurebe jadi “presiden”;
• 02-06-2000 Theys H Eluay dan Thomas Beanal bakurebe jadi “presiden”;
• 5-08-2004 Edison Waromi dan West Papua National Authority bakurebe jadi “presiden”;
• 007 West Papua National Coalition for Liberation, Presidium Dewan Papua dan West Papua National Authority bakurebe mewakili bangsa West Papua di Pasifik Islands Forum akhirnya ditolak semua;
• 19-10-2011 Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, Samuel Paiki, Alberth Kaliele dan Terrianus Yokhu bakurebe jadi “presiden”;
• 17 Juni 2013, West Papua National Coalition for Liberation bakurebe deng Negara Federal Republik Papua Barat, satu organ WPNA, bakurebe mewakili bangsa West Papua di Melanesia Spearhead Group di Noumea, New Caledonia.

Semuanya ini harus jadi pelajaran buat torang smua. Yang bakurebe-bakurebe hampir smua so mati! Tra dapat apa-apa! Presiden-presiden so mati semua tanpa pernah jadi presiden betul.
Tapi torang pu rakyat blom merdeka. Trus Kamorang masi bakurebe trus kah?
Ssttttttooooooopppppp sudah!!!!!!
Rakyat West Papua ada menderita, ada mati setiap menit, ada menjerit setiap saat!
Apakah para pemimpin politik dan pemimpin perjuangan su buta dan pongo kah?
Ingat apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh yang Maha Pencipta.
Jangan petingkan dikagumi orang. Tapi pentingkan kebebasan rakyat West Papua dari penjajahan Indonesia, lewat kerelaan hati untuk mengakui dan menghargai hasil kerja sesama pejuang yang lain serta rela bekerjasama mensinergiskan konsep perjuangan, tanpa menggunting dalam lipatan.
Renungan dalam bilik istana perjuangan.
*Filep Karma adalah Tawanan Politik Papua Merdeka. Ia dihukum 15 tahun penjara oleh pemerintah Indonesia. Ia ditahan sejak Desember 2004 di Jayapura, Papua.
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Ini Pesan Goliath Tabuni Untuk Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

PAPUAN, Puncak Jaya — Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Jenderal Goliath Tabuni berpesan kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak buah mereka di wilayah tanah Papua.
“Harap Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dapat berikan pendidikan yang baik kepada anggota, agar mereka tidak melanggar aturan perang dan hukum Internasional, terutama konvensi Jenewa IV soal perlindungan orang sipil di waktu perang,” ujar Jenderal Goliath, seperti ditulis website resmi TPN-PB, www.wplna.net, kemarin.
Dalam rilis tersebut, Jenderal Goliath juga mengaku bertanggung jawab atas tewasnya dua anggota TNI dari Yonif 753 Nabire, yang ditembak anak buahnya atas perintah dirinya, pada 25 Juni 2013 lalu di Distrik Ilu (baca: Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI).
“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,” tegas Jenderal Tabuni.
Jenderal Goliath juga meminta kepada media local, nasional, dan internasional agar tidak menyimpang dalam pemberitaan, sebab pelaku penembakan, dan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah dirinya selaku panglima tertinggi TPN-PB.
“Semua media harap ketika terjadi peristiwa penembakan terhadap TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya, jangan pernah ada yang katakan sipil bersenjata dan OTK, tidak ada sipil bersenjata disini, yang memiliki senjata hanya TNI/Polri dan kami TPNPB-OPM, jadi jika korban TNI/Polri itu saya bertanggung jawab, dan saya selaku pimpinan TPN Papua Barat, bukan saya sipil besenjata,” tegas Jenderal Goliath Tabuni.
Panglima tertinggi TPN-PB ini juga berpesan, jika TNI/Polri hendak mencari pelaku,  masyarakat sipil tidak menjadi korban atas korban balas dendam aparat karena tidak berhasil menangkap ia dan anak buahnya.
Hingga berita ini diturunkan, jenazah satu anggota TNI yang tewas ditembak kelompok Goliath Tabuni sudah dievakuasi dari Puncak Jaya ke Jayapura, dan sedang dilakukan upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua.

OKTOVIANUS POGAU

sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI

Jenderal Goliath Tabuni (topi merah), Panglima Tertinggi TPN-PB (Foto: wpnla.net)

PAPUAN, Puncak Jaya — Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNP-PB) mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan dua anggota TNI di Kampung Jigonikme, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Selasa 25 Juni 2013 lalu.
“Saya bertanggung jawab atas penembakan dua anggota TNI dari satuan Yonif 753 Nabire di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya,” ujar Jenderal Goliath saat mengkonfirmasi ke admin website resmi TPN-PB di www.wpnla.net, kemarin.
Jenderal Goliath juga membantah pemberitaan beberapa media massa di Papua dan Jakarta yang menyebutkan sopir taxi yang ditembak adalah seorang warga sipil.
“Tidak benar itu warga sipil, dia adalah intelejen Indonesia dari Yonif 753 Nabire. Dia sering antar jemput anggota TNI diwilayah tersebut. Memang benar, penembakan dilakukan oleh anak buah saya, atas perintah saya,” tegasnya lagi.
“Anggota saya tidak bisa menembak warga sipil sembarangan, kalau ada media yang mengatakan itu masyarakat, maka saya katakan itu bohong. Kalau TNI yang menembak masyarakat sipil boleh itu biasa, kami tidak sembarangan menembak,” ujar panglima tertinggi TPN-PB ini.
Untuk mencari dan menangkap anak buahnya yang telah menembak mati dua anggota TNI, Jenderal Tabuni juga menghimbau agar aparat TNI/Polri tidak melakukan penyisiran, pengrusakan dan penembakan terhadap warga sipil.
“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,” tegas Jenderal Tabuni.
Sebelumnya, seperti diberitakan beberapa media, Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dikabarkan menembak mati anggota TNI dari Yonif 753, Letda Inf I Wayan Sukarta, juga menewaskan Tono, supir mobil jenis Ford nopol DS 8832 KA, sedangkan kondektur mobil tersebut hingga kini belum diketahui nasib serta namanya.
Insiden penghadangan terjadi sekitar pukul 14.00 WIT, saat korban bersama dua anggota TNI lainnya yakni Prada Andi dan Praka Supiyoko, beserta supir dan kernet hendak kembali ke Ilu setelah melakukan patroli di kebun anggur Distrik Jigonekme.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Linus Hiluka, Cs Menolak Pembebasan Bersyarat

Tapol Papua di Nabire, Linus Hiluka, Cs. Foto: Dok

Nabire, MAJALAH SELANGKAH --  "Tawanan Politik Papua Merdeka" di Nabire, Linus Hiluka, Cs mengatakan menolak tegas rencana pembebasan bersyarat oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Agustus 2013 mendatang.  

"Kami Tahanan Politik Papua Barat dengan tegas menyatakan menolak bebas dengan syarat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Linus dalam Pernyataan Sikap yang diterima majalahselangkah.com, Senin, (24/06/13).

Kata dia, ada tiga syarat pembebasan. "Pertama, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan yang pernah kami lakukan dan tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, setia dan taat kepada pancasila dan NKRI. Ketiga,  patuh dan tunduk kepada Pemerintah Republik Indonesia," tulisnya.

"Kami menyatakan dengan tegas menolak pernyataan apa pun yang sifatnya menyerah kepada NKRI. Karena, kami Tapol Papua masuk dengan masalah maka keluar dengan penyelesaian. Keluar untuk menentukan nasif sendiri," kata Linus Cs.

"Kami harus keluar tanpa syarat dan kembali ke habitatnya. Jika tidak, kami akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan pengadilan NKRI. Karena kami adalah simbol pembebasan rakyat West Papua," katanya.

"Kami menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa West Papua bahwa tawaran bebas dengan syarat dari pemerintah Indonesia satu huruf pun sama sekali kami tidak terima. Kami terus bertahan dan berjuang untuk rakyat sampai titik darah penghabisan," kata Linus Cs dari LP Kelas IIB Nabire, Papua. (GE/MS)

sumber: http://majalahselangkah.com

Continue Reading | comments

Pater Vincent: Gereja Seruhkan Krisis Kemanusian di Papua

Pater Vincent Suparman, SCJ. Foto: scjusa

Amerika Serikat, MAJALAH   SELANGKAH -- Pemimpin - pemimpin Gereja di tanah Papua harus bersatu dan melibatkan umatnya di LSM, SKP, kampus dan faksi-faksi serta organ-organ pergerakan  di tanah Papua untuk secara bersama-sama menyeruhkan krisis kemanusiaan di tanah Papua ke tingkat nasional dan internasional. Pater Vincent Suparman, SCJ,  Rabu (26/06/13) kepada majalahselangkah.com menuturkan, gereja-gereja di tanah Papua harus bersatu untuk seruhkan krisis kemanusiaan di Papua.  Lima uskup di Papua dan Sinode dari gereja-gereja Kristen di Papua mesti bersatu.
"Harus bersatu dan bangkit menyuarakan segela macam tindakan tidak manusiawi  yang sedang dialami oleh umatnya di tanah Papua."
"Selama 10 tahun melayani di pedalam Papua, saya melihat masyarakat di sana,  selain hidup menderita secara ekonomi, juga masih hidup di bawah kekerasan dan tekanan militer Indonesia. Masa depan Papua tidak pasti, orang Papua mau ibadah dilarang, tulis buku soal Papua dilarang, rekam lagu Papua dilarang dan mau demo juga dilarang. Semua kegiatan kegiatan itu dianggap makar dan diadili dengan hukuman yang tidak adil," kata Pater.
Lanjut Pater, orang Papua sudah banyak yang korban, belum lagi penjajahan dan pembunuhan sedang terjadi di tanah Papua. Maka, kata dia, orang Papua harus bersatu dan berjuang untuk hidup damai di negerinya sendiri.
"Saya melihat, sejumlah persoalan yang ada di tanah Papua itu  akarnya masalahnya adalah sejarah penggabungnya Papua ke Indonesia," ujar Pater yang kini melayani salah satu gereja di  Fort Thompson, Amerika Serikat ini.
Lanjut Pater, pelanggaran HAM di Papua terjadi akibat sejarah Papua. Orang Papua klaim sejarah Papua belum final karena penentuan pendapat  rakyat (Pepera) 1969 langgar hukum internasional. Sementara Indonesia klaim sejarah Papua sudah final melalui Pepera.
Solusinya menurut dia adalah  melalui suatu dialog bermartabat yang dimediasi oleh pihak ke tiga yang netral seperti yang di dorong oleh Pater Neles Tebay melalui Jaringan Damai Papua.
"Saya pikir suara dari rakyat Papua menjadi modal para Uskup dan Vatikan untuk mendukung," tutur Pater Vinsent dari Amerikan Serikat.
Pater tekankan, semua orang Papua harus sayangilah masa depan orang Papua sendiri. "Jangan hanya terima kenyataan buruk terus, harus ada sikap perlawanan menentang segala bentuk penjajahan. Hidupkan kembali semangat  hidup dan kebangkitan era 1961/1962 yang telah dipadamkan itu," tuturnya. (MS)
Sumber: http://majalahselangkah.com

Continue Reading | comments

Langkah Diplomasi Rakyat Papua Mendapat Respon Positif di MSG

Wednesday, June 26, 2013

Yan CH Warinussy, Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Papua Barat (Foto: Oktovianus Pogau/SP)

Oleh: Yan CH Warinussy*

Setelah mengikuti perkembangan dari Melanesian Spearhead Group (MSG) Summit ke-19 di Noumea, Kanaky, Kaledonia Baru, maka sebagai aktivis hak asasi manusia di Tanah Papua, saya melihat bahwa langkah diplomasi rakyat Papua melalui wadah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) telah mendapat respon positif.
Respon Positif yang saya maksudkan adalah bahwa ternyata proses pendaftaran/registrasi (submission) usulan dari WPNCL untuk mendapat status sebagai anggota di dalam MSG seperti halnya FKLNS (Organisasi Perjuangan Pembebasan Suku Kanaky di New Caledonia) telah diterima dengan baik oleh MSG.
Jadi, jika ada opini atau pendapat yang berkembang saat ini di media massa, maupun rakyat di Tanah Papua dan Indonesia umunya, bahwa WPNCL atau usulan rakyat Papua ditolak oleh MSG, itu adalah informasi yang BOHONG dan tidak bisa dipertanggung-jawabkan sama sekali.
Jadi proses submission sudah terjadi dan selesai, sehingga karena rakyat Papua melalui WPNCL hendak memohon kepada MSG agar diterima masuk menjadi anggota dan MSG telah memiliki mekanismenya sendiri dalam mengelola setiap soal yang ada di kawasannya (Melanesian Territory, maka seharusnya kita bangga bahwa masalah kita sedang dibahas dan dicari cara penyelesaiannya oleh negara-negara anggota MSG, seperti halnya Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Republik Solomon Island dan FKLNS.
Sebenarnya, yang terjadi adalah para pemimpin MSG sepakat untuk menunda keputusan mengenai status rakyat Papua melalui WPNCL sebagai anggota kelompok tersebut, hingga mereka memperoleh laporan dan rekomendasi resmi dari hasil kunjungan para delegasi MSG ke Indonesia dan Tanah  Papua  lebih dahulu.
Satu hal yang terpenting untuk harus dipahami dan dicermati oleh seluruh komponen perjuangan hak-hak politik rakyat Papua dewasa ini, baik di dalam maupun di luar negeri bahwa seluruh anggota MSG sependapat tentang pentingnya kesempatan menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Oleh sebab itu, maka mereka (para pemimpin negara anggota MSG) perlu mengetahui bagimana situasi dan perkembangan kondisi riil sosial-politik dan hak asasi manusia di Tanah Papua sendiri, sehingga mereka telah menetapkan penting untuk mengirim missi kementerian luar negerinya untuk berkunjung ke Indonesia (Jakarta) dan Tanah Papua (Jayapura) dalam enam bulan ke depan.
Tentu dalam kesempatan tersebut, seluruh komponen perjuangan hak politik rakyat Papua semestinya telah mempersiapkan diri dan dapat meminta kepada MSG secara resmi agar pada kesempatan kunjungannya kelak, mereka dapat berkunjung tidak hanya ke Jayapura dan Jakarta.
Akan tetapi, mereka (MSG) juga bisa berkunjung dan bertemu dengan seluruh komponen rakyat Papua di kota-kota lain di tanah Papua, seperti Manokwari, Sorong, Fakfak, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Merauke, Mulia, Enarotali dan Kaimana.
Sehingga, mereka bisa memperoleh informasi yang utuh dan faktual serta jelas dan termasa mengenai kondisi riil di Tanah Papua.
Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberi pandangan kepada semua komponen perjuangan hak politik rakyat Papua, bahwa keberadaan WPNCL sejauh saya pahami sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dari semua komponen rakyat Papua.
Sehingga, pengakuan dan dukungan dari berbagai organisasi sayap perjuangan seperti Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ikatan Solidaritas Perempuan Papua (ISPP), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dan juga Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) adalah sangat penting dan mendesak.
Saya sungguh melihat bahwa hingga saat ini hanya kelompok West Papua National Authority (WPNA) yang belum memberikan respon dan dukungan atas proses penting yang tengah didorong rakyat Papua melalui WPNCL di MSG saat ini.
Adalah sangat penting semua komponen perjuangan rakyat ini bersatu dan mendukung proses yang maha penting ini, demi menghindarkan diri dari kemungkinan infiltrasi (penyusupan) dari pihak lain, termasuk pemerintah Indonesia untuk mengkaburkan aspirasi politik mayoritas rakyat Papua yang telah ingin memperoleh kesempatan untuk menentukan nasib sendiri menurut mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal.
*Yan Christian Warinussy adalah direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, dan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM “JOHN HUMPHREY FGREEDOM AWARD” Tahun 2005 dari Canada. Saat ini ia juga menjadi Anggota Steering Committee FOKER LSM se-Tanah Papua
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Pelimpahan Berkas Tersangka “Makar Aimas” Terkesan Dipaksakan

Dua warga sipil yang tewas, di Sorong, Abner Malagawak (22), dan Thomas Blesya (22), dan tiga warga sipil lainnya luka kritis (Foto: Ist)

PAPUAN, Sorong –- Berkas keenam tersangka “Makar Aimas” , yakni, Isak Klaibin, Jordan Magablo, Klemens Kodimko, Anton Sarof, Obaja Kamesrar, Obed Kamesrar dan Hengki Mangamis, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong oleh penyidik Kepolisian Resort Sorong.
“Ini kesannya sangat dipaksakan. Tim Advokasi Kasus Aimas 2013 telah menugaskan tiga orng advokat guna mendampingi keenam terdakwa yang dituduh terlibat perkara makar berdasarkan pasal 106, 108 dan 110 KUH Pidana,” ujar Yan CH Warinussy, salah satu pengcara keenam terdakwa, kepada suarapapua.com, siang tadi.
“Karena setehu kami dari fakta lapangan, bahwa sebenarnya Kapolres Sorong dan jajarannya nyata-nyata sudah melakukan tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia rakyat sipil di Aimas pada tanggal 30 April 2013 yang lalu,” ujarnya.
Adapun saat itu, menurut Warinussy, justru Kapolres dan Wakapolres Sorong lah yang memerintahkan anak buahnya melakukan penembakan langsung tanpa peringatan terhadap rakyat sipil tak bersenjata, dan menewaskan dua ditempat, dan tiga orang lainnya luka berat.
Setelah dirawat secara intesif di Rumah Sakit Sebe Solo, Aimas, dimana satu korban penembakan aparat keamanan juga meninggal dunia, yaitu ibu Salomina Klaibin.
“Perbuatan biadab dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan Kapolres Sorong ini justru hingga hari ini tidak pernah diusut berdasarkan pasal 7 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,” ujar Warinussy.
Justru, malah Kapolres Sorong dengan disokong penuh oleh Kapolda Papua, buru-buru melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang cenderung mereka-reka untuk menetapkan Isak Klaibin, dkk sebagai tersangka pidana Makar.
Sementara perkara Kalibin, cs begitu cepat ditangani hingga mengabaikan hak-hak para tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHAP.
Sedangkan, perbuatan dan tindakan Kapolres Sorong dan jajarannya yang telah menambaki warga sipil secara membabi-buta, pada 30 April 2013 tersebut sama sekali tidak pernah diutak-atik kasusnya.
“Sekalipun oleh Komnas HAM RI dan Perwakilannnya yang di Jayapura, yang sempat turun dan mengetahui langsung kasus tersebut telah menyatakan terjadi pelanggaran HAM,” ujar Warinussy.
Elias Petege, aktivis National Papua Solidarity (NAPAS) di Jakarta juga menyesalkan tindakan aparat Kepolisian yang tidak melakukan proses hokum terhadap aparat yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil.
“Terjadi imunitas terhadap aparat keamanan, sedangkan warga sipil yang tak punya kekuataan dijadikan tersangka tanpa bukti-bukti kuat,” tegasnya.
OKTOVIANUS POGAU

Continue Reading | comments

Orang Asli Papua Memiliki Hak Menentukan Nasib Sendiri

Free West Papua (Foto: ist)

PAPUAN, Manokwari — Orang Asli Papua, sebagai salah satu rumpun ras Melanesia, sebagai warga dunia dan masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination).
Demikian penegasan Yan CH Warinussy, salah satu aktivis hak asasi manusia di Tanah Papua, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Rabu (26/6/2013) siang, dari Manokwari, Papua Barat.
Menurut peraih penghargaan John Humphrey Freedom Award dari Canada ini, hal itu sejalan dengan isi Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
“Saya mengingatkan semua pihak otoritas di Tanah Papua, dan Indonesia umumnya bahwa persoalan yang sangat mendasar saat ini di Tanah Papua bukanlah soal kesejahteraan dan ekonomi, tapi soal perbedaan pandangan tentang sejarah politik dalam konteks integrasi Papua ke dalam NKRI yang secara hukum internasional belum selesai.”
“Hal itu telah menjadi sebab hingga soal Papua dibawa untuk terus dibahas dalam forum-forum internasional seperti halnya Melanesian Spearhead Group (MSG) belum lama ini di Kanaky, New Caledonia,” kata pengacara senior ini.
Di dalam forum MSG Summit ke-19, lanjut Warinussy, telah jelas-jelas para pemimpin MSG menyatakan bahwa mereka mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua, dan perlu disorot untuk memajukan aplikasi rakyat Papua melalui West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
“Satu hal yang luar biasa dan membenarkan pernyataan saya diatas adalah bahwa para pemimpin MSG setuju sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap Penentuan Nasib Sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG,” tegasnya.
Itu artinya, kata Direktur Eksekutif LP3BH ini, bahwa hak rakyat Papua Barat yang adalah Orang Asli Papua berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008, adalah bagian dari masyarakat adat di dunia, yang juga memiliki hak menentukan nasib sendiri.
“Segenap proses ke arah penentuan nasib sendiri tersebut seharusnya direspon secara positif oleh semua pihak termasuk Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah daerah di Tanah Papua.”
“Tentu mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal dapat diterapkan pada kesempatan tersebut dengan adil dan benar, serta di bawah pengawasan PBB sekaligus,” tutup Warinussy.
Senada dengan Warinussy, menurut Dorus Wakum, salah satu aktivis HAM di tanah Papua, diterimanya aplikasi WPNCL oleh MSG menunjukan bahwa peluang hak menentunan nasiba sendiri bagi Papua Barat akan semakin terbuka lebar.
“Kami yakin dan percaya, masalah Papua Barat sekarang tentu akan diajukan ke PBB untuk selanjutnya dibahas. Ini satu kemajuan diplomasi rakyat Papua, dan harus didukung,” tutupnya.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

Benny Giay: Aparat TNI/Polri Sedang Bermain di Ruang Bebas

Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI Papua (Foto: majalahselangkah.com)

PAPUAN, Jayapura — Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua menyatakan keprihatinannya terkait ruang kebebasan berekspreasi yang semakin ditutup, serta sepak terjang aparat keamanan di Papua yang semakin tidak berubah dari waktu ke waktu.
“Kami sebagai Gereja dan pimpinan umat menyatakan keprihatinan kami, mengamati sepak terjang petinggi keamanan Negara dewasa ini yang belum berubah, dan masih menutup ruang kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat seperti yang terus dipertontonkan di Tanah ini,” kata Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pendeta Dr. Benny Giay, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Selasa (25/6/2013) siang.
Menurut pendeta Giay, semua sepak terjang lembaga keamanan, yakni TNI/Polri telah menunjukan bahwa  kehadiran mereka sedang bermain di ruang bebas.
“Ini persis seperti zaman orde baru yang menggunakan kekuasaannya untuk menggagahi masyarakat sipil, khususnya orang asli Papua. Aparat TNI/Polri juga secara meyakinkan terus menyuburkan aspirasi Papua merdeka dengan tidak memberi ruang untuk mengeluarkan pendapatnya.”
“Yang pada gilirannya, TNI/Polri akan menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi orang asli Papua dengan pasal-pasal makar. Atau, justru dijadikan sebagai momentum untuk menggunakan senjata modern yang telah dibeli dengan uang rakyat Papua, sehingga ‘The winner takes it all’,”pungkasnya.
Menjelang 1 Juli  mendatang, Gereja Kigmi Papua juga mengeluarkan himbauan, pertama, agar Kapolda Papua dan jajarannya merubah citranya di depan publik di tanah Papua.
“Kesempatan 1 Juli ini kami harap bisa Polisi jadikan sebagai momentum untuk menyatakan bahwa pihaknya memang ‘polisi yang demokratis’ yang benar-benar mengedepankan toleransi, toh nasionalisme Papua, yang menurut TNI/Polri separatisme tidak bisa dihadapi dengan memenjarakan atau menembak dan menculik aktivis dan ideologinya sebagaimana yang dilakukan TNI/Polri selama ini,” ujar Giay.
Menurut Giay, kiat-kiat yang dipakai TNI-Polri menghadapi nasionalisme Papua seperti ini hanya dipakai oleh aparat yang tidak berpendidikan, karena nasionalisme tidak bisa dihapus dengan otot. Ia hanya bisa diatasi oleh otak dan hati (nurani yang humanis dan bukan otoriter).
Kedua, Gereja Kigmi Papua juga melihat aparat yang dilakukan TNI/Polri hanya merupakan pengulangan dari perilaku aparat keamanan penjajah Belanda terhadap gerakan nasionalis Jawa dan Sumatera tahun 1919-1930an.
“Perilakunya sama dengan watak aparat keamanan dewasa ini di Tanah Papua terhadap Nasionalis Papua, sehingga melalui media kami serukan dan menghimbau agar pihak TNI-Polri membuktikan dirinya  bahwa TNI-Polro tidaklah sama dengan tentara dan Polisi Belanda di Jawa atau Sumatera “tempo doeloe”, dengan mengedepankan dialog dan memberi ruang untuk orang Papua bisa mengemukakan pendapatnya, sebagai pemenuhan dari salah satu hak asasi manusia, asalkan tidak tidak menimbulkan tindakan-tindakan anarkhis,” tambah pendeta Giay.
Ketiga, kepada masyarakat Papua, Gereja Kingmi Papua juga menghimbau agar mawas diri, dan dapat menyampaikan tuntutan dan aspirasi  supaya tetap menggunakan cara dan pendekatan dalam koridor adat, iman, HAM  dan demokrasi.
“Sekali lagi lewat media ini kami menghimbau agar masyarakat Papua lewat kesempatan-kesempatan  seperti 1 Juli atau 1 Desember atau momen sejarah lainnya supaya bangkit menunjukkan kepada para pihak bahwa kami bangsa Papua adalah bangsa yang beradab dan bahwa “di atas langit masih ada langit”, dan bahwa kekerasan dan rasisme (seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Papua selama ini dan saat Persipura bermain di Jawa)  sudah seharusnya ditinggalkan karena ia sudah ketinggalan jaman,” tutup Giay.
OKTOVIANUS POGAU
Sumber: http://suarapapua.com

Continue Reading | comments

‘Ideologi Papua Merdeka Tak Mungkin Dibunuh’

JAYAPURA—Apabila  menaikkan  bendera Bintang Kejora (BK), hanya  akan  memunculkan  tindakan represif dari  aparat TNI/Polri, seperti  aksi kekerasan, penembakan dan pembunuhan,  rakyat Papua dihimbau  untuk  menahan  diri  untuk tak menaikkan simbol perjuangan rakyat Papua merdeka   pada  1 Juli yang  diklaim sebagai HUT  OPM. 
Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua Dr. Benny  Giay dan Direktur  Yayasan Baptis Papua Mathius Murib  ketika  menyampaikan  himbauan  ini  terkait  situasi kondisi HAM dan Demokratisasi di Tanah Papua menjelang HUT  OPM  1 Juli di Jayapura, Selasa (25/6).  
Beny Giay mengatakan,  naiknya  Bintang Kejora  lebih  disebabkan   orang  Papua  tak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi  Papua  merdeka, tapi justru selalu disoroti dari sudut pandangan makar, separatis atau   hendak  mengganti  ideologi  NKRI.

“Orang Papua selalu dianggap sebagai hama yang harus dibasmi dan hama yang di dalam NKRI yang harus dibasmi.  Saya rasa ada sesuatu yang salah didalam negara ini,  termasuk petinggi-petinggi negara dalam hal ini aparat keamanan,” tukas Beny Giay.
Menurutnya,  Bintang Kejora adalah  sebuah ideologi  rakyat Papua Barat, yang telah tumbuh turun-temurun sejak puluhan  tahun  silam untuk merdeka atau  mendirikan  negara berdaulat   terlepas  dari NKRI. 
“Sebuah ideologi  Papua  merdeka  tak mungkin dibunuh oleh seorang Kapolda Tito Karnavian, karena ideologi  terus ada di sepanjang generasi orang Papua,”  ujar  Beny Giay.
Pertama, tak ada ruang  bagi rakyat  bangsa Papua  Barat  untuk menyampaikan  aspirasi  apapun bentuknya. Tapi  aparat  TNI/Polri  justru  menggiringnya  melalui tindakan represif dan kekerasan.
Kedua, ada  oknum-oknum yang  dimanfaatkan untuk  memprovokasi  dan menciptakan konflik didalam masyarakat, dimana ada pihak ketiga seringkali  menaikan Bintang Kejora. Mereka juga harus diperiksa dan ditindak.
Dijelaskan, apabila berbicara sejarah orang Papua, maka  seorang Kapolda  tak mungkin bisa menghapus sejarah itu, karena  telah  masuk kedalam benak-benak satu juta lebih orang Papua. Demikian pula  perayaan  1 Desember, 1 Mei dan lain-lain.
Senada   dengan itu,  Mathius Murib mengatakan  aparat  TNI/Polri  ketika melakukan penindakan  harus  menggunakan  aturan hukum, karena pertimbangannya keamanan dan ketertiban  (Kamtimas) dan keutuhan negara. Ironisnya,  aturan  hukum kemudian dibenturkan dengan ideologi. Padahal ideologi ini tak ada hubungannya dengan keutuhan NKRI. Tapi  Ideologi    orang Papua  untuk  meraih  kemerdekaan terus-menerus  hidup sepanjang abad.
“Harus ada ruang yang dibuka sehingga ideologi  tetap ada, hukum dan segala macam penegakan yang hendak dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum juga jalan,”  katanya.
Mathius  Murib menadaskan,  ideologi seperti momen-momen  1 Juli, 1 Mei dan 1 Desember dan lain-lain juga harus diberi ruang, karena ini konsekuensi logis dari resiko hukum di konstitusi negara Indonesia, dimana aturan  hukum, mulai UUD  1945, Pancasila, UU HAM, UU  Kepolisian,  UU Demokrasi,  yang memberi ruang kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pandangan politik.
Karenanya, tandas mantan Wakil Ketua  Komnas HAM Perwakilan Papua ini,  Kapolda   harus lebih profesional,  arif dan , bijaksana melihat masalah ini. Tak bisa dengan sepihak dan dengan cara kekerasan dimana orang baru berkumpul lalu aparat keamanan langsung  membubarkan. Apabila  ini  terjadi, maka  dia tak langsung berhenti mereka malah mengatur kekuatan lain untuk tetap memperjuangkan ideologi Papua merdeka.
“Pendekatan  represif  harus dievaluasi dan ditinjau  kembali atas nama hukum keamanan dengan ideologi hukum yang ada di Papua,” tandasnya.
Mathius  Murib mengatakan,  pihaknya yang fokus  untuk masalah  HAM bahwa nilai manusia lebih penting dari pada kemanan,  keutuhan NKRI dan hukum atau apapun nama lainnya.  Kebebasan manusia, hak hidup manusia itu nilainya lebih penting dari kepentingan NKRI dan kepentingan negara manapun.
“Negara  didirikan untuk  melindungi manusia, termasuk manusia di Tanah Papua ini. Tapi kalau kemudian nilai manusianya direndahkan dan kepentingan keamanan hukum ditonjolkan, ya ini tak sejalan dengan semangat awal mendirikan  sebuah negara,”  tegas Mathius Murib. (mdc/don/l03)

 sumber: http://www.bintangpapua.com

Continue Reading | comments

STATEMENT MADE BY DR. OTTO ONDAWAME, VICE CHAIRMAN OF WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION DURING THE PLENARY SESSION OF MSG MEETING IN NOUMEA, KANAKY-NEW CALEDONIA.

Monday, June 24, 2013

STATEMENT MADE BY DR. OTTO ONDAWAME, VICE CHAIRMAN OF WEST PAPUA NATIONAL COALITION FOR LIBERATION DURING THE PLENARY SESSION OF MSG MEETING IN NOUMEA, KANAKY-NEW CALEDONIA. 

 Noumea, 21st June 2013.

 Excellency Victor Tutugoro,Chairman of MSG and Spokesperson for FLNKS, Hon. Moana C. Kalosil, Prime Minister of Vanuatu, Hon. Gordon D. Lilo, Prime Minister of Solomon Islands, Commodore J.V.Bainimarama, Prime Minister of Fiji, Hon. Lilo Gion, Deputy Prime Minister of PNG, Sir Michael Somare and Hon. Ham Lini two  of the founding fathers of MSG and all Foreign Ministers, Eminent Persons Group of MSG, National Council of Chiefs of Kanaky, Diplomatic corps, inviting Guests .

Let me congratulate you Excellency Tutugoro  for new position as Chairman og MSG. We are very happy to work with you in this challenging time.

Ladies and Gentlemen.

First of all, I would like to thank the organizing committee- FLNKS and MSG Secretariat in Port Vila, Vanuatu  for inviting West Papua National Coalition for Liberation to not only participate this historical meeting but also give us an opportunity to raise the silent voices of the forgotten struggle of fellow Melanesians in West Papua for the first time in the history of West Papua  and MSG.

I would like to thank this opportunity to express our congratulation to His Excellency Victor Tutugoro for becoming  new Chairman of MSG. We trust you that MSG under your command will work hard to facilitate the aspiration of the people of West Papua.

63 years ago, our grandfathers as a member of Pacific Community come to Noumea and participated in the first meeting of South Pacific Commission. Today, new generation of West Papua come to this same city as a lost son of Melanesia asking for help to return home- to Melanesian family.

Exactly 50 years ago, West Papua was forcibly in cooperated into Indonesia. Now, the people of West Papua are still struggling against one of the most brutal military regime in the world-the Indonesian colonial power to liberate West Papua.

The issue of West Papua has always been considered to be delicate if not much more complex to handle it by many governments, including members of our immediate families in the Melanesia for obvious reasons.  As consequences of the Indonesian occupation in 1962, our traditional ties with the rest of Melanesian family have been cut off for more than five decades. The Papuans have become much more isolated than ever.

Ladies and Gentlemen,

To bring back the lost son- West Papua into the rightful Melanesian family has been long and painful indeed. Today, our Melanesian brothers and sisters have stood firm and opened their hands and doors welcoming the lost son- the people of West Papua, giving new hope and opportunity to achieve our common objectives: to restore peace, justice, freedom, democracy, social progress, and most importantly, to restore, maintain and strengthen our Melanesian cultural values from total destruction. Furthermore WPNCL will fully cooperate with all members of MSG to restore stability and security in our immediate region-Melanesia and Pacific. We must work together to defend our Melanesian identity and dignity because these are those strong foundations for our Melanesian survival and respect.

Granting Full membership in the MSG provides new hope for the future. Under the principle of “Melanesia for Melanesia” we can collectively stand together to defend our Melanesian fundamental values in all costs. However, such dream and hope cannot be achieved as long as the colonial power remains in West Papua, as long as our immediate region becomes new heaven for many interest groups.

Today, time has come to say loudly and proudly to the world -who we are and what we can do and at the same time we can offer to the world peace, stability and security. The future of Melanesia is in our own hands. We must unite and find a viable alternative to solve one of the longest conflicts in Pacific.

Road to achieve those dreams are still far away and complicated. However, the Papuans trust you, all members of MSG. Through you and with you MSG, we can surely bring some fundamental change in West Papua and the rest Melanesia and Pacific. From this perspective, to be a full membership in MSG is considered to be the first step in our endeavour, opening new prospects for the future.

I call upon all leaders of MSG as members of United Nations and G77 to take decisive actions:

(a).      Put all efforts to re-inscribe West Papua into the list of Decolonization Committee this year.

(b).      Send fact-finding mission to West Papua to monitor and investigate the current situation in the territory, notably the issue of human right abuses. Such mission can only be sent when firstly WPNCL becomes full member of MSG in order to avoid any unnecessary conflict on the ground in West Papua.

Now, let me introduce our organization. West Papua National Coalition for liberation (WPNCL).

West Papua National Coalition for Liberation consists of 29 member organizations, which is an umbrella organization that plays important role to bring together and then unify common perceptions, national unity, internal reconciliation and consolidation. The Coalition has a clear vision, mission leadership, policies, program and action plans. We are very proud that, WPNCL was born from Papuan own initiative and hard work in the past five years. The improvements of organizational structure and its leadership have been paramount. Today, WPNCL gains much more support than ever coming from broader masses both inside West Papua and abroad.  This demonstrates the Coalition has a solid foundation.

Ladies and Gentlemen,

I take this opportunity to express our gratitude and appreciation to the governments and people of Melanesian countries for your endless support. We also express our special thanks and appreciations to the FLNKS and people of Kanaky for your support and hospitalities while we are staying in this beautiful city-Noumea.  Equally importance to thank you to leaders of MSG-Fiji, Vanuatu, Kanaky, Solomon Islands and PNG who voted for WPNCL, granting Full Membership in MSG. We also express our special thank to the government of Vanuatu who made possible for us to attend this historical meeting.  We also would like to thank and express our appreciation to MSG Secretariat in Vanuatu for your encouragement and advice.  Furthermore, we would like to thank to Eminent Persons Group of MSG for your trust us to contribute valuable opinions for the future MSG. We also thank you to all supporter groups in West Papua and abroad for their support WPNCL becomes Full member in the MSG. Last but not least, we would also like to thank you all the participants who attend this historical meeting today for your support

Leaders of Melanesia, today you have created history. You have decided that no more Melanesian fathers and mothers in West Papua will burry their children for standing for Melanesian freedom in West Papua. For those who have die in the past 50 year under the most brutal military regime of Indonesian colonial power are not forgotten. Their blood and tears were not shed for nothing. West Papuan fathers, mothers and their children will forever indebt to you all.

Merdeka/ Freedom is certain!!!

Long Live West Papua!!!Long live Kanaky!!!!Long Live  Teo Mahoinae!!!!

Long Live MSG/MelanesiaLong Live Pacific!!!!

Dr. Otto OndawameVice Chairman of the WPNCL

 Sources:http://www.msgsec.info

Continue Reading | comments

Indonesia Segera Mengakui West Papua sebagai Negara Merdeka

Oleh: Abraham Goo

Masalah politik Papua sangat penting.  Masalah itu harus diketahui dan dibicarakan di tingkat nasional dan internasional. Perlu dikaji kembali sejarah status Indonesia di Papua. Mulai dari Pepera 1966, hingga pemekaran-pemekaran di Papua yang tidak terkontrol, pemberian otonomi khusus yang telah gagal, pemberian UP4B, dan sekarang otonomi khusus plus. Entah apalagi yang akan diberikan Pemerintah Indonesia.

Semua kebijakan pemerintah Indonesia yang diterapkan di Papua gagal total, mengapa demikian? Perlu mencari akar permasalahan yang memicu tidak terlaksananya kebijakan-kebijakan ini.

Dalam orasi pada demo damai  oleh aktivis dan pemerhati masalah Papua, mereka mengatakan bahwa Masalah Papua bukan masalah kesejahteraan, masalah Papua adalah masalah status politik, masalah yang ada akarnya. Sehingga harus diselesaikan secara mengakar.

Indonesia sangat keras kepala mempertahankan Papua dengan semboyan NKRI Harga mati, Di lain pihak, orang Papua pun tetap mempertahankan perjuangan dalam pembebasan Papua Barat  Papua Merdeka Harga Mati. Indonesia menunjukkan sikap anstisipasi terhadap berbagai tindakan orang Papua dalam memperjuangkan Papua Merdeka.

Setelah kantor perwakilan Organisasi Pembebasan Papua Barat di buka di Oxford Inggris. Pemerintah Indonesia mulai gencar membicarakan strategi-strategi dalam menghentikan langkah pergerakan ini.

Indonesia takut masalah Papua menjadi  pembicaraan negara-negara lain, karena jika status politik Indonesia atas Papua segera diketahui dunia dan mulai dibicarakan di banyak negara, terus diketahui akar permasalahan yang selama ini terjadi di Papua. Indonesia segera akan kehilangan Papua, maka Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah-langkah yang aneh, sebagai strategi dalam mengantisipasinya.

Salah satu strategi yang diterapkan Indonesia adalah dengan tidak merespon dan tidak membicarakan permasalahan-permasalahan, seperti pelanggaran HAM, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terjadi terhadap orang Papua dan tanah Papua, di tingkat nasional Indonesia, maupun di tingkat Internasional, baik di siaran-siaran berita, media masa, dan lainnya.

Yang menjadi keseriusan Pemerintah Indonesia adalah terus mengontrol, jangan sampai permasalahan HAM Papua menjadi pembicaraan di negara-negara lain. Jika ada negara lain yang membicarakan permasalahan HAM Papua, Indonesia segera  membangun hubungan kerjasama bilateral.

Salah satu hubungan kerjasama aneh oleh pemerintah Indonesia adalah sepeti yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap Pemerintah Papua Nugini baru-baru ini.

Hubungan kerjasama Indonesia Papua New Guinea ini dilakukan setelah West Papua mendapat dukungan untuk bergabung dalam Melanesia Spearhead Groups. Baca, http://majalahselangkah.com/content/indonesia-ingin-kerja-sama-dengan-png.

Di tingkat nasional Indonesia, pemerintah Indonesia menarik simpati dengan memberlakukan beberapa terobosan dalam bidang pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak Papua, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan beasiswa untuk siswa-siswi Papua yang akan melajutkan pendidikan tinggi dalam negeri. Baca, http://majalahselangkah.com/content/600-siswa-papua-diberi-beasiswa-afirmasi.

Selain itu presiden Republik Indonesia (SBY) diberitakan telah perintahkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk mencari 40 orang anak asli Papua untuk disekolahkan sebagai pilot. Baca, http://majalahselangkah.com/content/perekrutan-40-pilot-papua-diminta-jangan-dipolitisir .

Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi masalah Papua tadi. Setelah Indonesia memberikan luka batin, trauma dan lainnya dalam sistem yang diberlakukan. Orang Papua sangat sulit untuk penyesuaian dalam Negara  Indonesia yang notabene adalah mayoritas Melayu, Islam, berbeda secara fisik, berbeda budaya, sehingga sering mendapatkan tindakan-tindakan diskriminasi, intimidasi, dan lainnya.

Papua dihadapkan pada dilema, walaupun orang Papua tahu bahwa sejarah Papua beda dengan sejarah orang Indonesia, walaupun Pepera 1966 yang berjalan dengan penuh kecurangan dan manipulasi, walaupun banyak tindakan pemusnahan etnik Melanesia West Papua terus dilancarkan.

Melalui beberapa orang Papua, Indonesia mencoba memberikan keyakinan dunia bahwa, Orang Papua masih menginginkan menjadi bagian dari NKRI, salah satunya adalah seperti yang terjadi baru-baru ini, saat delegasi Indonesia diundang di MSG. Baca,  http://politik.kompasiana.com/2013/06/19/status-papua-dalam-ri-paska-msg-570086.html.

Ini merupakan salah politik halus Indonesia. Dalam usaha-usaha untuk mempertahankan Papua dalam NKRI. Dari banyak aksi pemerintah Indonesia terhadap kepentingan-kepentingan sepihaknya.

Indonesia harus bisa mungkin mengakui kedaulatan West Papua sebagai suatu bangsa Merdeka. Karena itulah yang menjadi keinginan Suku/Bangsa Papua yang mendiami pulau Nova guinea Barat, di Pasifik. 

 http://majalahselangkah.com

Stop segala klaim dan  manipulasi politik, segala bentuk pemusnahan, dan lainnya yang selama ini diberlakukan di Papua demi kepentingan ekonomi Indonesia dan antek-antekmu.

Kami adalah manusia yang memiliki kebebasan untuk hidup di dunia sebagai sebuah bangsa yang merdeka, di tanah kami, bebas menikmati alam kami, hidup harmonis dengan alam kami, di atas tanah kami,  West Papua, dalam temaran cahaya Bintang Kejora.

Penulis adalah salahsatu mahasiswa Papua.

Continue Reading | comments

FNMP Semarang Salatiga Mendukung Papua masuk di MSG

Wednesday, June 19, 2013

SEMARANG, (selasa/18/06/03) Aksi gabungan Front Nasional Mahasiswa Papua Semarang dan Salatiga mulai di depan Air Mancur UNDIP sekitar pukul 10.00 wib – sampai 12.30 wib, dalam aksi ini dengan rute mengelilingi bundaran simpang lima semarang dengan pengawalan beberapa anggota kepolisian dari Polrestabes Semarang.

Aksi tersebut berupa dukungan pembahasan tentang Papua menjadi anggota tetap di melanesian Spearhead Group (MSG), melalui Konferensi Tingkat Tinggi  (KTT) negara-negara anggota melanesian (oseania/pasifik) Pada Tanggal 18 -21 Juni 2013.

Dalam aksi itu dikoordinir oleh Yance Iyai mengatakan bangsa papua sangat apresiasi dengan dibahasnya papua barat (west papua) masuk menjadi anggota MSG, “semoga kelaknya penderitaan rakyat west Papua selama ini seperti: pemenjaraan ditanah papua, pembantaian, pembunuhan mampu dibicarakan oleh anggota negara-negara MSG didunia internasional” katanya.

           Dalam aksi itu menyampaikan beberapa tuntutan yaitu

1. Kami sebagai bangsa west papua sangat mendukung west papua secara resmi akan dimasukkan menjadi anggota tetap  melanesian spearehead group (MSG) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 negara-negara anggota  MSG di noumea, kanaky pada hari ini.

     2. Kami sebagai bangsa papua meminta kepada pemerintah RI bahwa segera memberikan  kesempatan menentukan nasib sendiri sebagai  satu bangsa yang berbedah.

      3. Kami sebagai bangsa west papua menolak rencana pemerintah  memberikan grasi kepada TAPOL/NAPOL serta rencana pemerintah RI mereka  ini memberikan  jabatan pemerintahan  dalam NKRI.

  Setelah selesai menyampaikan aksi dukungan tersebut para mahasiswa dengan tenang membibarkan diri         

         

( Ambrosius Yobee)

Continue Reading | comments